Ternate (ANTARA) - Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur Maluku Utara (Malut), Samsuddin Abdul Kadir, meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk responsif terhadap berbagai masukan dan kritikan terkait dengan kinerja pelayanan publik.
"Saya berharap adanya kerja sama dan kerja cerdas kepada seluruh jajaran ASN. Diharapkan pimpinan OPD lebih responsif terhadap masukan/kritikan staf untuk menjaga stabilitas kinerja internal," katanya saat memimpin rapat koordinasi (rakor) awal tahun 2025 yang berlangsung di ruang rapat, lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, di Ternate, Selasa.
Rapat bertujuan untuk menyelaraskan program kerja dan memastikan kesiapan pelaksanaan agenda pemerintah daerah di tahun yang baru.
Pj. Gubernur juga berpesan kepada pimpinan OPD untuk memperhatikan dinamika internal yang mungkin terjadi. Para pimpinan diharapkan responsif terhadap input/kritikan staf jangan sampai menjadi bom waktu yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan kinerja.
Dalam kesempatan tersebut, Samsuddin mengucap syukur bisa bertemu bersilaturahmi bersama pada hari ini di awal tahun 2025 dengan kondisi sehat semua. Ia mengungkapkan rapat hari ini untuk refleksi 2024 dan mendorong percepatan kinerja pemerintahan tahun 2025.
"Dalam rangka menyongsong awal tahun maka kita lakukan evaluasi kinerja OPD sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel," katanya.
Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh OPD dalam menjalankan tugasnya," ujarnya
Pj. meminta seluruh jajarannya bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul untuk merefleksikan kinerja tahun 2024, dan pengarahan percepatan kinerja tahun 2025.
"Tahun 2024 kita menghadapi berbagai dinamika pemerintahan, baik dari sisi anggaran maupun pengelolaan pemerintahan," katanya
Samsuddin menjelaskan bahwa, APBD 2024 dari yang semula Rp4,2 triliun, bersama Pj Sekda dan tim TAPD telah mempertimbangkan dan melakukan langkah rasionalisasi demi penyehatan APBD.
"APBD 2024 semula Rp4.2 triliun dan telah dirasionalkan menjadi Rp3,7 triliun. Langkah ini diambil untuk penyehatan APBD kita," ujarnya.*