Ambon, 4/5 (Antara Maluku) - Jambore Nasional (Jamnas) Poros Pemuda Maritim II di beberapa daerah di Provinsi Maluku, 24-28 April 2017, menghasilkan 12 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan menteri terkait.
Dua belas rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua DPD KNPI Maluku, Bisri Shiddiq Latuconsia didampingi Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Baharudin Farawowan serta sejumlah pengurus DPP dan DPD KNPI, dipusatkan di kawasan Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Rabu.
"Salah satu rekomendasinya adalah meminta Presiden mencanangkan `Beta Indonesia Beta Bangga Bangsa Mairitim Indonesia` yang telah diluncurkan Menpora, Imam Nahrawi saat pembukaan Jamnas Poros Pemuda Maritim di Kota Ambon, 24 April 2017 sebagai tagline semangat kemaritiman nasional," kata Bisri Latuconsia.
Presiden dan menteri terkait di antaranya Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemerintah daerah diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan aksebilitas menuju destinasi wisata bahari, khususnya pulau-pulau kecil, pesisir dan laut di Indonesia yang belum infrastruktuur dan sarana prasarananya masih minim dan sulit dijangkau.
Rekomendasi itu, yang ditandatanganii Ketua DPP KNPI Bidang Martim, Bahrudin Farawowan, Korwil DPP KNPI untuk Maluku, Sedek Rahman Bahta, Ketua DPD KNPI Maluku dan diketahui Ketua Umum Muhammad Rifai Darus serta Sekjen Sirajudin Abdul Wahab, juga mendorong Pemerintah segera melahirkan undang-undang Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) agar terciptanya sistem tata kelautan yang mendukung visi bangsa menjadi poros maritim dunia.
Para pemuda maritim juga meminta Presiden menetapkan Laut Banda sebagai aset perikanan kelautan dunia mengingat tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki, sehingga konservasi habitat lautnya dapat terjaga dan pengamanan pengelolaan sumber daya perikanan di laut Banda dapat dingunakan secara maksimal untuk kemakmuran bangsa.
Mereka juga mendorong Jamnas Poros pemuda Maritim sebagai program nasional berkelanjutan DPP KNPI dan Pemerintah Pusat dalam rangka mengimplementasikan program nawacita Presiden Jokowi menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat kurikulum kemaritiman bagi pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya pemeliharaan sumberdaya kemaritiman nasional.
Meminta Presiden dan instansi terkait khususnya Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementrian Koordinator Kemaritiman, Kementrian Perikanan dan kelautan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar satuan tugas (Satgas) pemuda yang di gagas DPP KNPI dan telah dideklarasikan pada Jamnas Poros Pemuda Maritim I, 27 April 2016 di Kepulauan Bangka Belitung, dijadikan mitra pemerintah pusat dan daerah, khususnya pemeliharaan kelestarian sumber daya kelautan, penanggulangan bencana tsunami dan penegakan kelautan maritim NKRI.
"Mengingat tingginya potensi pelanggaran di laut Indonesia dan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pengamanan laut, maka kami mendorong lahirnya undang-undang tentang badan keamanan laut (Bakamla)," ujar Bisri.
Mendoring upaya delapan Gubernur provinsi kepulauan untuk segera melakukan pertemuan (rapat koordinasi) guna memformulasikan kemballi perjuangan provinsi kepulauan serta meminta kepada pemerintah pusat menetapkan delpaan provinsi tersebut sebagai daerah percontohan pengembangan maritim nasional demi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kemaritiman, maka Poros Pemuda maritim juga meminta pemerintah pusat memberikan beasiswa untuk siswa SMK hingga perguruan tinggi menimal 1.000 pemuda Indonesia berprestasi selama setahun.
Meminta DPP KNPI melakukan uji materiil Undang-undang Nomor 31 tahun 2010 tentang perikanan khususnya mengkonversi Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) agar pembagian keuntungan 10 persen diberikan kepada daerah penghasil.
Para pemuda juga menyerukan DPP KNPI untuk menetapkan salah satu dari enam provinsi kepulauan yakni Kepulauan Riau, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku Utara sebagai tuan rumah Jamnas Poros Pemuda maritim ke-III tahun 2018.
Rekomendasi tersebut ditandatanganii langsung oleh Bahrudin Farawowan Ketua DPP KNPI Bidang Martim, Sedek Rahman Bahta Korwil DPP KNPI untuk Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina ketua DPD KNPI Provinsi Maluku mengetahui Ketua Umum Muhammad Rifai Darus dann Seketaris Jenderal Sirajudin Abdul Wahab.
"Pimpinan DPP KNPI akan menyerahkan rekomendasi yang dihasilkan kepada Presiden Jokowi serta beberapa kementrian serta melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR-RI dan DPD-RI agar rekomendasi tersebut dijadikan agenda perjuangan bersama guna mempercepat kesejahteraan dan kemakmuran anak bangsa," ujarnya.
