Ambon (ANTARA) - Fraksi PKS DPRD Maluku menilai pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku belum sepenuhnya memaksimalkan penyerapan anggaran belanja sehingga sebagian program dan kegiatan tidak terealisasi, di mana ada yang masih di bawah target.
"Program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan belum mampu mencapai tujuan utama yakni guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara efektif," kata Bendahara F-PKS DPRD Maluku, Rostina di Ambon, Minggu.
Kondisi ini dapat dilihat pada Dinas Kesehatan Maluku, dimana realisasi belanjanya sebesar 88,29 persen, Dinas PUPR 87,67 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 69,61 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar 83,45 persen, serta Dina Lingkungan Hidup sebesar 81,03 persen.
Sama halnya dengan realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 87,99 persen, Dishub sebesar 24,24 persen, Diskominfo sebesar 87,05 persen, Diskop dan UKM sebesar 89,95 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 71,30 persen, Dispora sebesar 89,51 persen, dan Dishut sebesar 82,85 persen.
Menurut dia, bila penyerapan anggaran tidak maksimal tentunya berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dan angka kemiskinan penduduk juga bisa bertambah.
Pada 2019, tercatat persentase penduduk miskin mencapai 17,65 persen dan meski pun terjadi penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 17,85 persen namun penurunan ini tidaklah signifikan.
"Dimensi lain yang perlu diperhatikan untuk masalah kemiskinan yaitu tingkat kedalaman dan keterparahan kemiskinan, maka selain upaya pemda memperkecil jumlah penduduk miskin, penanggulangan yang dilakukan harus berimplikasi dalam mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan," ujar Rostina.
Selain itu belanja pegawai masih didominasi dalam belanja daerah yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2019 serta diikuti belanja barang dan jasa maupun hibah.
"Belanja barang dan jasa mengindikasikan kalau tingkat efisiensi terhadap kebutuhan barang dan jasa dalam lingkup pemprov masih sangat rendah, sehingga strategi ini harus diubah pada tahun-tahun mendatang," tandas Rostina.
