Ajakan itu disampaikan ketika rapat bersama Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan setiap perangkat daerah serta Camat, dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan daerah, di Langgur, Senin.
"Menyikapi isu-isu yang disebarkan melalui aksi demonstrasi maupun melalui media sosial akhir-akhir ini, kita hanya perlu fokus kerja untuk melayani daerah dan masyarakat," kata Bupati.
Menyinggung berbagai isu yang berkembang di Malra, dia menegaskan, "Jangankan Bupati, mulai dari Presiden, Menteri, maupun Gubernur mengalami hal yang sama. Jadi biarkan, jangan sampai mengganggu konsentrasi kerja kita."
Menurut Bupati , sejauh ini pihaknya bekerja secara transparan, tidak ada suatu perencanaan kejahatan, dan setiap tahun diaudit.
"Jika mau digali, ada Sekda maupun Bagian Keuangan. Silahkan ditanya apakah ada permintaan Bupati untuk melakukan suatu kejahatan. Daerah dan masyarakat membutuhkan kita untuk melayani. Jadi, mari kita kerja saling bahu membahu untuk kebaikan bukan untuk kejahatan," tandasnya.
Terkait sinergi perencanaan pembangunan daerah, dia menyatakan rapat ini sengaja dilakukan guna sinkronisasi, harmonisasi berbagai kebijakan perencanaan dan implementasi program sert target pembangunan Maluku Tenggara dalam periodisasi kepemimpinannya.
"Perlu saya sampaikan beberapa hal yakni, pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya alokasi DAU serta sumber pendapatan lain, dan tentu ini memberikan konsekuensi pada alokasi dan prioritas belanja daerah yang lebih ketat," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unit terkait lainnya, perlu mengingatkan, agar lebih jeli melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran, program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan kebutuhan masyarakat yang mendesak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara 2018-2023.
"Kegiatan-kegiatan pada SKPD yang dinilai tidak berdampak pada masyarakat agar bisa ditunda atau dipending, bila perlu dicoret, "tandas Bupati..
Belajar dari 2020 , keterlambatan yang disebabkan kelalaian unit perencana pada setiap OPD teknis menyebabkan sebagian besar Dana Alokasi Khusus (DAK) kita ditarik, maka untuk tidak terulang lagi, pada 2021 dan 2022 agar dikoordinasikan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.
OPD teknis dimintakan untuk pro aktif menyiapkan hal-hal, bahan-bahan dan instrumen lain sebagai Implementasi PERPRES 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
Bupati menambahkan, dalam hal disiplin dan efektivitas pelaksanaan tugas, keseriusan dan ketegasan dari setiap Kepala OPD untuk memberikan sanksi yang tegas kepada PNS yang tidak disiplin, dan bila diperlukan Kepala OPD menyampaikan usulan pemberhentian dari jabatan kepada saya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.
