Ambon (ANTARA) - Dana pinjaman Pemprov Maluku dari PT. SMI sebesar Rp700 miliar semestinya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jembatan yang terbengkalai atau sudah lama dibangun namun belum rampung.
"Kita mengharapkan Pemprov dalam hal ini Dinas PUPR harus jujur untuk mengatakan kondisi wilayah yang ada di 11 kabupaten/kota, dan kalau bisa dana itu digunakan membangun jembatan yang 10 tahun tidak rampung seperti di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tenggara yang dikerjakan dari 2015," kata anggota DPRD Maluku, Amir Rumra di Ambon, Selasa.
Karena ternyata program-program itu dikerjakan dengan dana tersebut di wilayah-wilayah yang gampang sekali terakses, padahal wilayah-wilayah kontribusi dengan angka kemiskinan terbesar itu kurang.
"Kita jujur dan terbuka menyampaikan seharusnya adalah fokus , di mana perhatian mereka adalah dokumen perencanaan RPJMD sesuai visi-misi Gubernur Murad Ismail - Wagub, Barnabas Orno yang sudah tercatat perencanaannya setiap tahun kerjakan program apa saja," ujar Amir.
Ada tiga hal yang selalu Gubernur Murad ingatkan dan harus didukung SKPD yakni mengurangi angka kemiskinan, masalah kesejahteraan, serta mengawal sumber daya alam (SDA).
Dana pinjaman Rp700 miliar itu semua fokus di PUPR, padahal kalau bicara kemiskinan bagaimana jaring pengaman sosial akibat virus corona ternyata tidak tersentuh.
"Kita jujur saja bahwa daerah pemberi kontribusi kemiskinan terbesar adalah Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi ternyata jatah yang diterima dari alokasi Rp700 miliar itu tidak mencapai Rp10 miliar," tegas Amir yang juga Ketua Komisi I DPRD Maluku ini.
Kemudian juga pada wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
"Betul di sana ada Bupati dan Wabupnya, tetapi tanggungjawab itu kewenangan provinsi juga dan pinjaman ini juga menjadi beban 11 kabupaten dan kota. Namun, sayangnya fokus programnya hanya pada wilayah gampang terakses dan sudah cukup maju dari aspek ekonomi dan tingkat kemiskinannya," tandas Amir.
Untuk pembangunan trotorar di Kota Ambon juga sangat licin tidak di seperti Kota Tual yang pembangunan trotoar serta drainasenya tidak membuat orang banyak terjatuh baik saat musim panas maupun hujan.
Memang diakui menjadi keresahan masyarakat terkait pembangunan trotoar dan drainase di kota Ambon yang selama ini sudah mengakibatkan korban berapa orang terjatuh, termasuk Wakil Ketua DPRD kota Ambon Rustam Latupono dan terakhir ada dua perempuan yang jatuh dengan sepeda motornya saat keluar dari parkiran depan toko.
"Kalau kita bicara program ini memang DPRD sejak proses awal tidak mengetahui karena cuma sekedar diberitahukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nantinya setelah kita minta, dan saya ini orang yang minta semua rincian 700 miliar yang tersebar di 11 kabupaten/kota baru mengetahuinya," kata Amir.
Sekarang DPRD meminta programnya termasuk pembuatan trotoar serta drainase yang dibangun kota Ambon. Idialnya, pembangunan trotoar Kota Ambon itu cukup untuk kewenangan Pemkot setempat aja..
"Tetapi kalau bisa Pemprov Maluku fokus untuk bagaimana kita keluar dari angka kemiskinan yang merupakan nomor empat dari bawah, itu kita harapkan," tegas Amir.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan kecilnya APBD provinsi setiap tahun anggaran menyebabkan pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan waktu puluhan tahun, sehingga mengambil pinjaman Rp700 miliar dari PT. SMI melalui Kemenkeu RI.
PT. SMI merupakan sebuah perusahaan BUMN dan juga intrumen negara untuk menyiasati pemulihan serta percepatan pembangunan ekonomi bangsa di daerah-daerah.
Pinjaman ini merupakan solusi atas permasalahan pembangunan irigasi di Maluku yang perlu 75 tahun kalau hanya mengandalkan APBD, atau pembangunan jalan dan jembatan dengan APBD bisa membutuhkan waktu 100 tahun, sementara padat karya merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman dimaksud.
