Yogyakarta PPKM darurat, Sultan pastikan ada BLT untuk masyarakat

Yogyakarta (ANTARA) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memastikan ada bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan berlangsung mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

"Pemerintah sudah menyanggupi untuk BLT akan dilakukan," kata Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.

Meski pemerintah sebelumnya tidak memperkirakan akan kembali menerapkan pengetatan seperti PPKM darurat karena kondisi penularan sangat tinggi, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah sepakat bakal mengucurkan BLT.

"Memang tidak by design karena pemerintah tidak memperkirakan kondisi akan separah ini. Akan tetapi, kemarin sudah disetujui BLT akan diselenggarakan lagi, baik itu pusat maupun daerah," katanya.

Terkait dengan persoalan anggaran pelaksanaan PPKM darurat, Sultan memastikan untuk DIY tidak ada masalah. Pasalnya, pemerintah di tingkat kabupaten/kota juga telah memiliki anggaran COVID-19 dan anggaran darurat.

Baca juga: Presiden Jokowi minta masyarakat tetap tenang selama PPKM Darurat, jangan panik

"Sudah lebih dari 1 tahun, jadi untuk penganggaran tidak ada masalah," kata Sultan.

Menurut Sultan, sudah tidak ada cara lain untuk meredam kasus penularan COVID-19, kecuali dengan mengurangi mobilitas secara sadar dengan mematuhi aturan pengetatan yang diterapkan dalam PPKM darurat di Jawa dan Bali itu.

"Prinsip bagaimana pemerintah bisa membatasi mobilitas masyarakat yang selama ini agak sulit. Akan tetapi, juga bagaimana masyarakat ini lebih punya kesadaran, kemauan untuk tidak egois, bisa menahan diri kalau tidak perlu tidak usah meninggalkan rumah," kata Raja Keraton Yogyakarta ini.

Menurut Sultan, penegakan aturan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) akan dikoordinasikan bersama Polda DIY, TNI, Satpol PP DIY, serta kejaksaan.

Meski demikian, untuk bisa menerapkan aturan itu, dia berharap surat keputusan (SK) gubernur dan SK bupati/wali kota bisa segera diselesaikan sebagai turunan dari Inmendagri.

"Kemarin sudah diputuskan pemerintah pusat, kami akan melaksanakan dengan harapan SK gubernur sama SK bupati/wali kota bisa secepatnya diselesaikan," kata Sultan.

Baca juga: Presiden Jokowi minta kapasitas rumah sakit hingga sediaan obat ditingkatkan
Baca juga: Bali tidak terapkan PPKM Darurat, ekonomi bisa makin jatuh