Ambon (ANTARA) - Komisi II DPRD Maluku meminta manajemen PLN Unit Induk Wilayah Maluku-Maluku Utara bersikap kooperatif dalam memenuhi undangan DPRD untuk membahas ketersediaan energi listrik menjelang Ramadhan 1443 Hijriah.
"Lampu sering padam dan sangat mengganggu sehingga kami sangat berharap kehadiran pihak PLN, tetapi sayangnya mereka tidak kooperatif," kata wakil ketua komisi II DPRD setempat, Turaya Samal di Ambon, Sabtu.
Ia menjelaskan, Manajemen PLN Wilayah Maluku-Malut ini sudah dua kali diundang komisi untuk rapat dengar pendapat, namun sayangnya tidak mendapat respon balik.
"Bukan bermaksud menyoroti mereka tetapi kita ini kan mitra agar bisa secara bersama mengatasi persoalan pelayanan listrik kepada masyarakat, terutama memasuki bulan suci Ramadhan," ujar Turaya.
Sebab kalau terjadi gangguan listrik, maka yang disoroti bukan hanya PLN tetapi juga DPRD sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan.
Baca juga: DPRD Maluku minta Pemda lakukan tanggap darurat tangani pengungsi Kariu, begini penjelasannya
Anggota komisi II, Azis Hentihu mengatakan, ada kesan buruk seakan-akan intensitas pemadaman listrik itu makin tinggi saat bulan suci Ramadhan.
Misalnya saja di Kota Namlea, mewakili tempat-tempat yang lain di Maluku kalau setiap bulan Ramadhan itu intensitas pemadam tinggi dengan berbagai macam alasan dari PLN.
"Sejak saya masih menjadi pimpinan dewan di Kabupaten Buru, sering kali mengundang PLN untuk membahas pelayanan listrik dan cukup banyak alasan yang disampaikan, mulai dari hewan menggantung di kabel atau gardu hingga perbaikan instalasi listrik," tandas Azis.
Tetapi anehnya alasan ini sudah menjadi siklus tahunan sehingga menimbulkan kecurigaan, karena selalu terjadi di bulan puasa.
Tahun lalu di Kabupaten Buru juga terjadi hal serupa sehingga muncul aksi demonstrasi masyarakat ke PLN akibat pemadaman pada sejumlah tempat.
"Saya ingat waktu masih menjadi pimpinan DPRD di Kabupaten Buru, teman-teman aktivis melakukan aksi demonstrasi hingga membuat tenda di tengah jalan dan menginap di sana," katanya.
Baca juga: Legislator Maluku soroti pinjaman SMI pengaruhi DAK 2022
Kalau satu bulan puasa ada empat minggu, maka jangan sampai pemadamannya terjadi antara dua sampai tiga minggu secara berulang kali.
Sehingga komisi II DPRD Maluku mengundang manajemen PT. PLN wilayah Maluku untuk membahas ketersediaan energi listrik dan mengantisipasi jangan sampai ada pemadaman lagi, sama dengan Pertamina yang sudah hadir membicarakan persediaan BBM jelang Ramadhan.
"Makanya kita akan undang PLN untuk ketiga kalinya, dan kalau tidak memenuhi undangan DPRD maka sebagai lembaga yang punya kewibawaan, komisi akan mengambil sikap tegas lewat pimpinan dewan, karena mereka diundang untuk membahas kepentingan publik, kemudian kenyamanan pelaksanaan ibadah puasa," ucapnya.
