Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Murad Ismail membawa air dan tanah dari Negeri Hila dan Kaitetu, Kabupaten Maluku Tengah, yang mengandung pesan toleransi umat beragama saat mengikuti prosesi penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi bersama Presiden RI Joko Widodo di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin.
"Air dan tanah diambil dari Hila Kaitetu sebagai simbol toleransi umat beragama karena di Negeri itu terdapat Masjid dan gereja tertua di Maluku," kata Penjabat Sekda Maluku Sadle Ie, dikonfirmasi dari Ambon, Senin.
Sadli menyatakan di Negeri Kaitetu terdapat Masjid Wapauwe sebagai masjid tertua di Maluku yang didirikan pada tahun 1414 Masehi, sedangkan di Hila terdapat Gereja Tua Immanuel yang didirikan 1659 dan merupakan bangunan gereja tertua di Maluku.
"Di Negeri Hila Kaitetu juga terdapat Benteng Amsterdam, benteng peninggalan Kolonial Belanda yang dibangun Gubernur Jenderal Jaan Ottens pada tahun 1637," katanya.
Menurut Sekda, pengambilan air dan tanah dari negeri Hila Kaitetu didasarkan hasil rapat koordinasi instansi teknis pada pekan lalu, sebagai cerminan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Maluku," katanya.
Air yang diambil kemudian diisi dalam wadah yang terbuat dari batok "kalabasa" atau kulit buah maja, sedangkan tanah disimpan di dalam "kamboti" atau wadah penimpanan yang terbuat dari daun kelapa.
Kedua wadah ini menjadi simbol dan ciri kehidupan orang Maluku yang memanfaatkan bahan alam untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
"Kamboti dan buah kalabasa sudah digunakan warga Maluku sejak dahulu, untuk menampung air dan bahan makanan yang diambil dari kebun dan sumur," katanya.
Dia berharap dua media yang disatukan bersama tanah dan air dari 34 provinsi dapat berdampak meningkatkan dan mempererat hubungan toleransi umat beragama di Tanah Air," katanya.
Selain tanah dan air, Gubernur Maluku Murad Ismail juga membawa dua anakan tanaman khas Maluku yakni pala dan cengkeh untuk ditanam di kawasan Titik Nol Kilometer IKN Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga: Lemhanas gelar sosialisasi pengukuran IKN di Ambon
Baca juga: Kabupaten calon IKN pengganti Jakarta masuk zona merah endemis malaria. kok bisa?
