Satpol PP Ambon bongkar baliho dan spanduk tanpa ijin

Ambon (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon, Maluku, menertibkan puluhan spanduk serta baliho di kawasan pusat kota karena dipasang tanpa ijin.

"Satpol PPP menyasar spanduk tanpa izin, umbul-umbul serta reklame produk yang izinnya telah kedaluarsa, " kata Juru bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Joy Reiner Adriaansz, di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan, dalam pelaksanaannya Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) berpegang pada Perda Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).

"Dalam Perda tersebut diatur berbagai hal dalam rangka mewujudkan Kota Ambon yang tentram dan tertib serta untuk menciptakan kondisi yang dinamis dimana Pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan tertib," katanya.

Trantibum terkait aturan pemasangan Spanduk, Baliho, dan Reklame, sesuai ketentuan pasal 5 poin (d) disebutkan bahwa setiap orang/badan dilarang memasang kain bendera, atau kain bergambar maupun segala bentuk reklame dan sejenisnya di sepanjang jalan umum, jembatan, tiang penerangan jalan, rambu lalu lintas, pohon pelindung, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan fasilitas sosial, kecuali mendapatkan izin dari wali kota dan instansi berwenang.

“Apabila aturan tersebut dilanggar maka sanksi yang diberikan sesuai pasal 14 adalah sanksi administrasi berupa teguran, denda, hingga penertiban dan atau pembongkaran paksa, hingga sanksi pidana sesuai ketentuan pasal 16,” ujarnya.

Baca juga: Masalah sampah di perbatasan Ambon - Malteng, Pemkot Ambon tempatkan petugas Satpol PP

Joy mengungkapkan, aturan Perda sudah jelas, sehingga individu maupun badan yang menyalahi pasti akan dilakukan penindakan oleh Satpol PP.

Misalnya spanduk yang dipasang pada tiang penerangan jalan, atau pada batang pohon dengan tali plastik sehingga secara visual mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan.

“Pemkot melalui satpol PP tentunya tidak bertindak tanpa ada alasan, sehingga ketika penindakan dilakukan, sudah pasti ada hal yang ditemui menyalahi aturan,” katanya.

Pihaknya mengharapkan kerja sama dari masyarakat agar aturan Perda dapat ditaati sepenuhnya demi menjaga kondisi yang tentram dan tertib, serta indah dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

“Bagi masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran dimaksud dapat disampaikan melalui telpon/SMS/Whatsapp pengaduan Pemkot Ambon di Nomor 08114706999 atau 1708,” kata Joy.

Baca juga: Satpol PP Halut razia hiburan malam di bulan Ramadhan