Jakarta (ANTARA) - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengingatkan seluruh komponen bangsa Indonesia mengenai pentingnya perjuangan penuntasan kemiskinan yang merupakan bagian dari salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia, yakni menciptakan kemakmuran rakyat.
"Semestinya di negeri ini, sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu Pasal 34 UUD NRI 1945, tidak boleh ada lagi fakir, orang miskin, serta anak telantar. Karena seperti yang dikatakan Presiden Ke-1 RI Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1Juni 1945, kalau negeri ini sudah merdeka, tidak akan ada lagi kemiskinan di dalamnya," kata Anwar dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, menurut dia, Bangsa Indonesia yang masih berada dalam suasana memperingati HUT Ke-77 Republik Indonesia (RI) ini sepatutnya terus berjuang untuk menuntaskan kemiskinan dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.
Anwar menilai setelah 77 Tahun Indonesia Merdeka, jumlah orang miskin di negeri ini masih banyak sebagaimana data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin sebanyak 26,16 juta orang. Dengan demikian, dia memandang perjuangan bangsa Indonesia untuk menjalankan amanat kemerdekaan masih berat.
"Perjuangan bangsa ini untuk menegakkan amanat kemerdekaan tampak masih berat karena seperti kata Bung Hatta, suatu negeri belum bisa dikatakan makmur dan belum menjalankan keadilan sosial apabila fakir, orang miskin masih berkeliaran di tengah jalan, dan anak-anak yang diharapkan akan menjadi tiang masyarakat di masa datang, justru telantar," jelas dia.
Oleh karena itu, kata Anwar, seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah dalam menghadirkan kebijakan sepatutnya berpijak pada keberpihakan yang jelas, yakni mengangkat harkat dan martabat kelompok fakir, orang miskin, dan anak-anak telantar sebagai bentuk upaya menjalankan amanat kemerdekaan sekaligus konstitusi.
"Ini penting untuk diperhatikan agar kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun tersebut benar-benar bisa memiliki arti dan makna yang dapat memperkokoh persatuan, kesatuan, dan rasa kebersamaan di antara kita sebagai warga bangsa," ucap dia.
Baca juga: Video pernikahan beda agama viral, MUI: pernikahan beda agama itu dilarang
