Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah daerah bersama DPRD Maluku, pimpinan agama, latupati (pemangku adat) dan FKUB, atas nama masyarakat daerah telah menyampaikan pernyataan sikap secara tertulis kepada pemerintah pusat terkait bentrokan antarwarga yang terjadi pada Minggu siang (11/9).
"Ada lima pernyataan resmi yang disampaikan kepada Menteri Agama dan Menkokesra atas nama pemerintah pusat diantaranya mengutuk dengan tegas semua pihak yang terlibat dalam insiden bentrokan pekan lalu dengan membawa-bawa unsur SARA sebab hal ini sangat mengganggu," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury di Ambon, Rabu.
Kedua, meminta kepada pemerintah pusat melalui aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam rangka memberi rasa aman dan ketertiban di masyarakat.
Pernyataan sikap resmi yang disampaikan saat acara halal bi halal warga Maluku yang bermukim di Jabodetabek ini juga meminta aparat penegakan hukum bertindak secara transparan dan adil sehingga, di waktu mendatang tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa seperti ini.
"Kita juga berharap agar pemerintah bisa berperan secara maksimal dalam rangka merecovery semua al yang berkaitan dengan akibat dari bentrokan," tandas Wattimury.
Sedangkan butir ke lima dari pernyataan sikap ini adalah meminta pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional 2012 harus dilaksanakan di Ambon, Ibu kota Provinsi Maluku.
Sehingga keberangkatan tim DPRD bersama pemerintah daerah, latupati dan forum kerukunan antar umat beragama Maluku ini sangat penting dan memiliki nilai strategis untuk membicarakan berbagai hal yang aktual agar benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dilaksanakan.
"Kita berdoa agar apa yang sudah disepakati antara kami yang berangkat ke Jakarta nantinya dapat terlaksana dengan baik dalam waktu yang singkat ini," katanya.
Wattimury juga membantah kalau keberangkatan rombongan Muspida bersama pimpinan DPRD menghambat berbagai agenda yang sudah dijadwalkan, seperti rapat paripurna DPRD untuk penyampaian LPJ Gubernur Maluku 2010.
"Menyelesaikan persoalan pengungsi yang menjadi korban bentrokan dan rencana pelaksanaan MTQ tingkat nasional 2012 merupakan masalah yang urgen dan serius untuk disikapi agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa datang," katanya.
