DPRD Maluku dorong peningkatan anggaran tekan ketimpangan pembangunan

Ambon (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Maluku Melki Sairdekut mendorong Pemprov Maluku meningkatkan anggaran pembangunan sebagai upaya menekan ketimpangan  di 11 kabupaten kota yang ada di daerah itu.

"Dalam konteks pembangunan di Provinsi Maluku saat ini kesenjangan pembangunan itu masih banyak terjadi terutama didaerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, oleh sebab itu perlu meningkatkan anggaran" kata Melki  di Ambon, Jumat.

Menurut dia, alokasi sumber daya anggaran akan  berbanding lurus dengan penurunan  tingkat kemiskinan di setiap kabupaten dan kota.

"Apalagi provinsi mengakumulasi angka  kemiskinan dari kabupaten dan kota namun harus tetap mengalokasikan anggaran untuk daerah yang betul-betul miskin," kata dia.

Pada sisi lain pihaknya  bersyukur di tengah-tengah perjalanan bangsa ini sebagai warga negara Indonesia telah memasuki usia ke-78 tahun.

"Namun tentu saja  harapan semua masyarakat  adalah bisa mencapai cita cita yang diamanatkan oleh UUD 1945 yakni sejahtera, adil makmur," ucap Melki.

"Karena itu di usia yang semakin matang ini pemerintah provinsi harus fokus mewujudkan  keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat untuk kemaslahatan bersama," katanya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi  Maluku mengerahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan dengan memastikan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa binaan.

"Saya minta seluruh OPD  serius dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku, dengan melakukan intervensi program pada desa  binaan, dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan lokus yang ada pada masing-masing OPD," ujar Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie.

Ia menyampaikan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 90 tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Program Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Desa Binaan, Gubernur mengharapkan program ini harus dimaksimalkan untuk mengantisipasi kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku.

“Pendampingan berkelanjutan kepada UMKM perlu dilakukan karena jika berhasil, produk harus dipasarkan. Disini keseriusan Pimpinan OPD menjadi fokus terutama, karena menjadi target Pemerintah Provinsi dalam penanganan tingkat kemiskinan di Maluku, oleh sebab itu setiap OPD harus berupaya untuk mewujudkan program ini, karena yang berhasil akan diberikan reward," kata dia.

Menurutnya pimpinan OPD harus segera melakukan langkah komprehensif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

“Masing-masing OPD bisa membentuk tim untuk serius menangani program satu OPD satu Desa Binaan, dan setiap pimpinan OPD wajib mengawal jalannya kegiatan ini," ujarnya.