Ambon (ANTARA) - Tim pengawasan dan evaluasi terpadu lintas Kementerian dan lembaga meninjau upaya pengendalian inflasi di Maluku dan kabupaten kota di provinsi itu guna memantau pergerakan harga pangan.
"Hasil temuan akan digunakan sebagai dasar menghitung proxy inflasi daerah," ujar Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Tim pengawasan dan Evaluasi Ina Yudith di Ambon, Selasa.
Kunjungan tersebut dilakukan pada dua lokasi di Kota Ambon yakni Pasar Mardika melalui gerakan pangan murah dan diskusi bersama Pemerintah Daerah terkait langkah yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan kabupaten kota untuk pengendalian inflasi.
Ia mengatakan kunjungan ini juga guna memberikan pencerahan terkait program nasional yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian agar bisa disinkronkan dengan TPID di Maluku.
“Program sementara yang dilakukan adalah Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan yang akan dijadikan proxy sementara untuk daerah non Indeks Harga Konsumen (IHK), kalau daerah IHK bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik, sementara itu dari Badan Pangan yakni program pangan murah yang sudah dilakukan diseluruh Provinsi di Indonesia dan 256 Kabupaten/Kota se-Indonesia," kata dia menjelaskan.
Pihaknya mengapresiasi Provinsi Maluku lantaran adanya swadaya dan sinergi yang kuat antar instansi untuk mengendalikan inflasi.
"Kami sudah beberapa kali turun ke daerah, namun yang menghadiri monitoring dan evaluasi di Maluku ini yang terlengkap, karena bisa menghadirkan TNI/Polri," ungkapnya.
Pasalnya kata dia pengendalian inflasi ini memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan OPD mulai dari Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Ketahanan Pangan. Karena ketika inflasi tinggi akan berdampak kepada kemiskinan ekstrem dan permasalahan kesehatan seperti stunting.
“Semua permasalahan akan berkaitan, tetapi jika inflasi terlalu rendah di bawah nasional, itu juga bisa dikatakan berbahaya karena dianggap perekonomian melemah," tuturnya.
Sementara itu Gubernur Maluku Murad Ismail yang diwakili Asisten II Setda Maluku Habibah Saimima menyampaikan strategi menjaga dan mengendalikan Inflasi, mengacu pada 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Kebijakan dan strategi pengendalian inflasi ini dilaksanakan oleh anggota TPID Provinsi Maluku, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing OPD sesuai dengan tupoksi, serta membangun kerja sama dengan Kabupaten Kota, terutama Kota Ambon dan Kota Tual yang merupakan IHK di Provinsi Maluku," katanya.
Saimima juga mengatakan, strategi yang saat ini dilakukan oleh TPID Maluku adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar yang dilaksanakan setiap Selasa berlokasi di Pasar Batu Merah dengan harga jual di bawah harga pasar.
“Kami juga mendirikan kios pengendali di Pasar Mardika yang menyediakan beberapa kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng kita, gula pasir dan lainnya yang dipasok oleh Bulog Maluku Dan Maluku Utara," jelasnya.
Selain itu Saimima mengatakan setiap Kamis, TPID Maluku juga melaksanakan rapat koordinasi guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GPM atau operasi pasar yang dilaksanakan pada hari Selasa.
“Banyak strategi serta kebijakan yang dilakukan oleh TPID Provinsi Maluku, dengan didukung oleh Pangdam, Kapolda, Pelindo, Angkasa Pura, maupun BUMN dan BUMD lainnya dalam usaha pengendalian inflasi, sehingga capaian inflasi pada Juli 2023 sebesar 4,23 persen atau sangat terkendali jika dibandingkan dengan Juni 2023 yaitu 6,07 persen,“ ungkapnya.
