Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menyatakan rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan serta adanya praktek diskriminasi terhadap mereka di berbagai bidang menjadi permasalahan dasar yang harus diperhatikan.
"Yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah rendahnya kualitas hidup perempuan karena turut memberikan andil terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender," katanya di Ambon, Kamis.
Gubernur menyatakan hal itu saat membuka acara pembangunan kapasitas politik perempuan di Provinsi Maluku yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Maluku (KPM).
Menurut dia, dalam prespektif pembangunan berwawasan gender, perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas manfaat, akses, partisipasi dan kontrol dalam pembangunan sehingga dapat menjadi potensi pembangunan nasional.
"Karena salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumberdaya manusia secara menyeluruh dan utuh baik laki-laki maupun perempuan," katanya.
Dikatakan gubernur, masih rendahnya kualitas hidup, peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya serta masih seringnya terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan, menjadi tugas pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk diselesaikan.
Prestasi terbesar yang dicapai perempuan Indonesia dalam sejarah, katanya, adalah ketika Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden RI, dan sejak itu seolah tidak ada lagi batasan apa yang bisa diraih oleh seorang perempuan Indonsia.
Gubernur menambahkan, era reformasi yang bergulir sejak 1999 membawa banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan dan seiring makin membaiknya iklim demokrasi, kaum perempuan juga sudah diikutkan dalam proses pemilihan anggota legislatif dengan kuota yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.
"Ini berarti komitmen pemerintah secara bertahap perlu mendorong keterwakilan perempuan pada seluruh parpol yang ada," katanya.
