Ambon (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Maluku gencar melaksanakan pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terhadap kapal penyeberangan dalam rangka meningkatkan kualitas transportasi laut.
“Kami fokus pada peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia jasa transportasi. Langkah ini untuk memastikan bahwa transportasi di Maluku dapat menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan penggerak ekonomi daerah,” kata Pengolah Data Kehumasan dan Publikasi BPTD Maluku Mohammad Fausan Salatalohy di Ambon, Jumat.
Hal ini disampaikannya usai pihaknya melakukan pemeriksaan SPM pada KMP Temi di Pelabuhan Penyeberangan Tual, untuk memastikan bahwa operasional telah memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Pemeriksaan meliputi aspek teknis kapal, fasilitas pendukung bagi penumpang, hingga ketersediaan alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci.
Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas pelayanan transportasi penyeberangan.
“Pelabuhan Tual merupakan salah satu jalur penyeberangan strategis di Maluku. Oleh karena itu, memastikan KMP Temi memenuhi standar pelayanan minimum menjadi prioritas kami untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendukung peningkatan daya saing layanan transportasi penyeberangan di wilayah Maluku. Pemerintah berharap, dengan memastikan standar pelayanan minimum, penumpang dapat merasakan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan.
Hasil dari kegiatan pemeriksaan ini akan menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki aspek pelayanan yang masih memerlukan pembenahan. Tidak hanya berhenti pada KMP Temi, BPTD Maluku juga berencana melanjutkan pemeriksaan serupa pada kapal-kapal lain yang beroperasi di wilayah tersebut.
Langkah ini menunjukkan komitmen BPTD Maluku dalam memberikan layanan transportasi yang aman dan berkualitas kepada masyarakat, sekaligus mendukung konektivitas wilayah kepulauan di Indonesia bagian timur.
