Ternate, 6/11 (Antara) - Penjabat Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), Yahya Hasan diminta mencari solusi untuk menekan angka kemiskinan yang tinggi di Morotai, akibat minimnya lapangan kerja yang tersedia.
"Dari total jumlah penduduk Morotai kurang lebih 50 ribu jiwa, terdapat puluhan ribu masyarakat setempat dinyatakan miskin, karenanya, pemerintah melalui Penjabat Bupati Yahya Hasan, sekiranya mengambil langkah cepat, dalam menyelesaikan masalah tersebut," kata pengamat Ekonomi Malut, Zulkifli Samania di Ternate, Jumat.
Menurut dia, dari sejumlah masalah di daerah ini, yang harus dilihat dan ditanggapi adalah angka kemiskinan di Morotai, sebab hampir dipastikan angka kemiskinan kita di Morotai mendekati 19 ribu. Ini merupakan korban atas rezim kekuasaan Bupati Rusli Sibua yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus suap hakim MK Akil Mukhtar.
Padahal kata dia, pemerintah melalui bupati Rusli Sibua dan wakilnya Weni R. Paraisu, sebelumnya telah meluncurkan program unggulan mereka yakni SDAM, namun program tersebut, bukannya menjadi jaminan dan solusi memberantas angka kemiskinan rakyat Morotai.
Ini dikarenakan, terdapat sejumlah pimpinan SKPD dan instansi strategis lainnya, telah berkonspirasi dengan kepala desa, guna memuluskan kepentingan serakah mereka, bahkan, kerakusan jabatan di tingkat pemda maupun di tingkat Pemdes menjadi polemik yang justru membawa daerah ini semakin terpuruk
Atas dasar itulah, Zulkifli mendesak kepada Penjabat Bupati Yahya, supaya dapat berupaya menyelamatkan angka kemiskinan rakyat di Morotai yang suda hampir 19 ribu jiwa tersebut.
Selain itu, dia mendesak kepada Penjabat Bupati Yayya, kiranya segera melakukan roling jabatan terhadap sejumlah pimpinan SKPD yang dinilainya kurang profesional. Hal ini penting dilakukan, guna, menyelamatkan pengembangan ekonomi di daerah ini.
"Kami akan berharap ada agenda perubahan daerah ini. Jika itu semua tidak, pembangunan di lima kecamatan dan 88 desa tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," katanya.
