Ambon (ANTARA) - Direktorat Reskrimsus Polda Maluku masih mencari LO selaku pemilik akun Facebook dengan nama Lipren't Ode Fila terkait dua laporan polisi atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE akibat diduga telah melakukan pencemaran nama baik melalui medsos.
"LO dicari polisi karena adanya dua laporan polisi pada 2017 dan 2019 namun yang bersangkutan tidak pernah memenuhi pemanggilan untuk proses penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Mohamad Roem Ohoirat di Ambon, Jumat.
Laporan polisi yang pertama nomor LP-B/462/XII/2017/Maluku/SPKT tertanggal 29 Desember 2018 dengan Sprin Lidik nomor Sp.Lidik/01/I/2018 Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2018.
Selanjutnya ada laporan polisi nomor LP-A/113/II/2019/Maluku/SPKT tanggal 26 Februari 2019 dengan SpriSidik nomor Sp.Sidik/10/III/2019/ Ditreskrimsus tanggal 5 Maret 2019 dengan tersangka LO.
Yang bersangkutan awalnya memenuhi panggilan polisi untuk proses penyelidikan, namun belakangan berganti-ganti nomor telepon genggam dan pindah alamat untuk menghindari panggilan polisi.
"Sekarang yang berdangkutan kembali melakukan perbuatan serupa dengan memposting berita di akun FB yang menghina Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa sebagai mafia tanah dan harus dicopot," tandasnya.
Postingan ini termasuk pencemaran nama baik dimana foto Kapolda Maluku pada bagian atas kepalanya dituliskan kalimat mafia tanah.
"Perlu saya jelaskan beberapa waktu lalu ada perkara perdata yang berproses di Pengadilan Negeri Ambon dan berakhir sudah inkrah sesuai putusan Mahkamah Agung RI nomor 305/PK/PDT/2016," jelas Kabid Humas.
Berdasarkan putusan PN ini kemudian Ketua PN Ambon mengeluarkan keputusan penetapan nomor 9 tanggal 9 Juli tahun 2018 tentang perintah eksekusi terhadap objek tanah yang disengketakan para pihak.
"Kapolda Maluku tidak pernag mengenali para pihak yang berperkara di sini, apalagi mengetahui nama mereka dan juga tidak pernah bertemu orang-orangnya," tegasnya.
Berdasarkan permintaan Ketua PN Ambon untuk dilakukan pengawalan oleh polisi kemudian PN telah melakukan eksekusi beberapa hari yang lalu.
Sebelum dilakukan eksekusi, Ketua PN Ambon telah melayangkan surat ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease guna melakukan pengamanan teradap eksekusi dimaksud.
Kemudian berdasarkan permohonan itu, Polres Ambon membantu pengamanan eksekusi terhadap objek, dan Kapolda Maluku tidak pernah tahu akan masalah ini.
"Postingan seperti ini kapolda sangat keberatan karena sudah mencemarkan nama baik beliau secara pribadi maupun selaku kapolda," kata Kabid Humas.
Soal upaya hukum, nanti dilihat langkah Kapolda terhadap pelaku nantinya seperti apa.
Menyangkut adanya indikasi keterlibatn pihak lain dalam perkara ini, kalau diproses baru diketahui secara pasti siapa saja yang terlibat bersama pelaku LO.
