Ambon (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat program inklusi keuangan agen "Laku Pandai" pada September 2019 mencapai 3.189 agen, atau meningkat 66,33 persen (year on year/yoy) dibandingkan September 2018 sebanyak 1.166 agen.
"Peningkatan sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi triwulan dua tahun 2019 sebesar 5,81 persen, atau terjadi peningkatan jumlah agen sebanyak 175 agen," kata Kepala kantor OJK Maluku, Bambang Hermanto, di Ambon, Selasa.
Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan layanan keuangan digital, layanan tanpa kantor yang dikenal "Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif" (Laku Pandai). Laku Pandai merupakan program penyediaan layanan keuangan perbankan melalui kerja sama dengan agen bank yang didukung penggunaan teknologi informasi.
Agen Laku Pandai tersebar di 403 desa pada 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, atau meningkat 95 desa dari posisi September 2018.
Bambang menjelaskan, peningkatan jumlah agen laku pandai dinilai cukup optimal meskipun jangkauan wilayah atau penyebaran agen pada desa-desa di Maluku, belum menunjukkan perkembangan yang optimal.
Kondisi ini lanjutnya, disebabkan beberapa faktor di antaranya ketersediaan infrastruktur jaringan komunikasi, sehingga membutuhkan keterlibatan pemerintah dan instansi penyedia jaringan telekomunikasi, untuk menjangkau hingga ke pelosok desa.
"Kami berharap BUMDES/BUMD bisa berperan aktif menjadi agen laku pandai bagi desanya, selain menumbuhkan aktivitas bisnis bagi BUMDES juga mampu meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat melalui jasa perbankan," tandasnya.
Saat ini jumlah bank penyelenggara laku pandai di Maluku sebanyak lima bank yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri dan Bank Sinarmas.
