Ambon (ANTARA) - Balai Wilayah Sungai(BWS) Maluku diminta menangani masalah krisis air bersih pada beberapa wilayah seperti di Kabupaten Kepulauan Aru, di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur(SBT) , serta Pulau Romang, Damer, dan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya(MBD).
"Minimal pada 2020 pihak BWS Maluku sudah bisa menangani persoalan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di tiga daerah tersebut," kata Ketua komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Jumat.
Pimpinan dan anggota komisi III pada pekan lalu telah melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kilmuri dan berdialog dengan masyarakat sekaligus melihat kondisi riil di lapangan seperti apa.
Menurut dia, masyarakat Kilmuri membutuhkan dukungan dari DPRD provinsi Maluku guna memperjuangkan harapan tersebut serta sudah disampaikan juga kepada Kepala BWS Maluku, Haryono Utomo untuk ditindaklanjuti.
"Sama halnya dengan kelangkaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Aru sudah dibahas dengan Kepala BWS Maluku, Haryono agar pada 2020 ada penanganan," tambah Anos.
Wilayah itu terdapat empat kecamatan yang sangat kesulitan mendapatkan air bersih karena harus menyeberang ke pulau lain, sama halnya dengan Pulau Wetar, Kabupaten MBD.
"Yang kami harapkan dari pihak BEWS Maluku adalah harus mengirimkan supervesor ke desa/dusun di daerah itu sehingga bisa diketahui betul rakyat kita di desa/dusun itu kekurangannya apa sehingga bisa diperjuangkan," jelasnya.
Di Kecamatan Kilmuri itu memang apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan komponen masyarakat yang tergabung dalam gerakan Save Kilmuri sangat baik sehingga DPRD provinsi Maluku turun ke lapangan untuk menyikapinya.
Saat ini di Kecamatan Kilmuri sementara dibangun jalan sirtu oleh pemerintah kabupaten(Pemkab) SBT, dan pada 2020 dialokasikan sejumlah anggaran dari APBD provinsi Maluku yang nilainya Rp9 miliar lebih membantu menghubungkan Kilmuri dengan Werinama.
Namun yang paling dibutuhkan sekarang adalah sarana air bersih yang memang belum memadai serta sarana kesehatan, sayangnya saat ini Pemkab SBT sementara membangun pasar.
Padahal dari kunjungan komisi ke Werinama juga melihat pasar di sana kurang baik, apalagi kalau dibangun di Kilmuri.
"Masyarakat belum terlalu membutuhkan pasar rakyat, tetapi yang perlu diutamakan adalah membangun konektivitas antardesa, kecamatan, dan kabupaten," tegas Anos.
Sehingga hasil-hasil pertanian warga itu bisa mendapatkan akses untuk dipasarkan lebih baik ke Bula, Ibu Kota Kabupaten SBT, Werinama, atau pun Tehoru.
