Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengimbau agar masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial bagi yang terdampak COVID-19 agar tidak ada korupsi dan penyalahgunaan bansos.
"Tentu pelibatan masyarakat, partisipasi untuk mengawasi dan melaporkan," kata Ketua Tim Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 DPR RI Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.
Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI dalam kunjungan kerja ke Kemensos terkait bansos mengatakan, selain keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi, juga perlu sinkronisasi lembaga-lembaga pengawasan.
"Kami sudah undang KPK, BPKP, PPK, dan lembaga-lembaga yang punya data untuk disinkronkan dengan partisipasi masyarakat," tambah pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
Selain itu juga perlunya pengawasan dari pengawas internal dari lembaga-lembaga pemerintah, tambah dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, sejauh ini penyaluran bansos bagi warga terdampak COVID-19 telah maksimal berdasarkan data yang ada, meskipun terjadi kesalahpahaman beberapa titik.
Ia mencontohkan misalnya, data yang diinput pemda berdasarkan laporan RT/RW berbeda dengan yang diserahkan di pusat. Permasalahan data ini yang menurut Cak Imin harus disinkronkan.
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan anggaran di Kementerian Sosial naik menjadi Rp100,6 triliun hingga akhir Desember karena adanya penambahan untuk bantuan sosial.
Terkait bansos, Juliari menjelaskan terdiri dari bansos reguler yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang pesertanya naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) naik dari 15,2 juta keluarga menjadi 20 juta keluarga.
Dengan naiknya peserta PKH maka total anggaran dari Rp37,4 triliun menjadi Rp83 triliun.
Begitu pula dengan BPNT anggaran naik menjadi Rp43,6 triliun dari sebelumnya Rp15,2 triliun.
Sedangkan bansos khusus COVID-19 berupa bansos sembako untuk 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta dan bagi 600 ribu keluarga di Bodetabek dengan bantuan sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan sejak April-Juni dengan total anggaran Rp3,4 triliun.
Selain itu juga ada Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi sembilan juta warga non Jabodetabek yang terdampak COVID-19 dengan total anggaran Rp16,2 triliun yang disalurkan setiap keluarga sebesar Rp600 ribu hingga Juni lewat PT Pos dan Himbara.
Bansos khusus COVID-19, dikatakan Mensos, akan berlanjut hingga Desember namun jumlah bantuan berkurang menjadi Rp300 ribu per keluarga setiap bulan.
