"Saya saat rapat Komisi VII bersama Dirut PT. Pertamina Nicke Widyawati telah meminta agar segera membangun depot mini di daerah 3 T dan kabupaten pemekaran di Maluku di Jakarta pada beberapa waktu lalu," katanya saat sosialisasi implementasi sub penyalur dan penyalur mini BBM yang digelar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di Ambon, Selasa.
Mercy menjadi salah satu pembicara dalam sosialisasi yang dihadiri sekitar 75 perwakilan pemerintah, LSM serta kelompok nelayan menyatakan, permintaan pembangunan depot mini diprioritaskan untuk kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Seram Bagian Barat (SBB) dan Buru Selatan (Bursel).
Permintaan itu, menurut Mercy yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil Maluku), dicatat Dirut PT. Pertamina Nicke Widyawati untuk dibahas lebih lanjut.
Menurut dia, distribusi BBM ke Kabupaten MBD ditangani dengan kapal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), sedangkan SBB dibawa dengan mobil dari Kabupaten Maluku Tengah dan Bursel disuplai dari penyalur di Kabupaten Buru.
"Kalau ke MBD penyalurannya dari Saumlaki, ibukota KKT dan membutuhkan waktu lebih dari sehari. Padahal bisa saja dilakukan dari negara tetangga Timor Leste yang letaknya sangat dekat. Dari Timor Leste ke MBD hanya membutuhkan waktu satu jam pelayaran," katanya.
Pembangunan mini depot di tiga daerah pemekaran itu, dinilai sangat penting untuk memutus rantai ketergantungan dari daerah lain, sekaligus memutus rantai penyaluran yang panjang dan berpengaruh terhadap tingginya harga BBM yang dibeli masyarakat.
"Di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sudah dibangun banyak kilang dan SPBU berkapasitas besar, sedangkan Indonesia Timur yang banyak daerah 3T kami minta dibangun infrastruktur mini depot BBM," katanya.
Mercy yang juga Anggota Badan Anggaran DPR-RI tersebut juga menilai baik depot mini maupun sub penyalur dan penyalur mini, merupakan salah satu solusi tepat untuk mengatasi krisis BBM dan tingginya harga jual di masyarakat akibat permainan spekulan dan penjualan secara ilegal di provinsi Maluku yang berkerakteristik kepulauan.
Diakuinya, pemerataan distribusi dan ketersediaan BBM satu harga di provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan, merupakan tantangan tersendiri serta membutuhkan kebijakan penanganan yang berbeda dibanding provinsi lainnya.
Pertimbangannya, laut Maluku seluas 92,4 persen dari luas wilayah daerah ini yang mencapai 705.645 KM2, di mana memiliki 1.340 pulau dan berpenduduk 1,8 juta jiwa.
Evaluasi berulang
Mercy juga menyatakan, ketersediaan BBM satu harga di Maluku, selalu menjadi catatan tersendiri dan evaluasi berulang, karena ternyata BPH Migas setiap akhir tahun harus menunggu usulan kuota BBM dari pemerintah provinsi Maluku maupun 11 kabupaten/kota.
Tetapi kenyataannya pengusulan kuota dari Maluku tidak pernah disampaikan baik oleh Pemprov maupun 11 Pemkab/Pemkot. Padahal pengusulan peningkatan kuota BBM setiap tahun dari daerah sangat berdampak besar terhadap PAD terutama dari Dana bagi Hasil (DBH) pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
"Peningkatan DBH PBBKB daerah sangat tergantung dari pengusulan peningkatan kuota BBM. jadi satu surat dari Pemprov Maluku maupun Pemkab/Pemkot sangat besar artinya untuk peningkatan PAD," kata Mercy.
Dia berharap PT. Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku Papua dapat memaparkan DBH PBBKB yang diterima Maluku serta 11 kabupaten/kota dalam semester pertama 2020, sehingga menjadi bahan pertimbangan di tahun-tahun mendatang.
"Jadi Pemprov serta pemkab/Pemkot di Maluku jangan segan atau malas membuat surat untuk meminta penambahan kuota, karena berdampak besar terhadap peningkatan pendapatan daerah," tandas Mercy.
