Ambon (ANTARA) - Komisi III DPRD Maluku mengggelar rapat kerja dengan mitranya dari instansi terkait membahas berbagai persoalan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana banjir, gempa bumi serta tanah longsor untuk diprioritaskan dalam pembahasan APBD Provinsi setempat tahun anggaran 2021.
"Kerusakan infrastruktur dasar akibat bencana alam ini terjadi bukan saja di Pulau Ambon tetapi juga di Pulau Seram, khususnya Kabupaten Seram Bagian Timur ISBT)," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Senin.
Dinas/instansi terkait yang merupakan mitra kerja komisi III di antaranya PUPR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Bappeda, dan BPAKD.
"Kami juga mengundang Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XVI/Maluku dan Balai Wilayah Sungai, agar kerusakan infrastruktur yang tidak dapat ditanggulangi Dinas PUPR karena keterbatasan dana bisa dibantu dua balai ini," ujar Richard.
Komisi III menerima laporan masyarakat Dusun Waelala, dekat Bandara Internasonal Pattimura Ambon pada 2014, di mana ada jalan lapen yang masuk lingkungan mereka tetapi setelah enam tahun belakangan ini kondisinya sudah rusak.
Karena itu masyarakat berharap agar Pemprov Maluku melalui Dinas PUPR bisa membangunnya kembali dan dimasukkan dalam dokumen APBD 2021, termasuk di dalamnya membangun talud penahan badan sungai karena banjir sering merendam rumah masyarakat.
Laporan lainnya datang dari kepala pemerintahan Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah yang meminta dibangun talud penahan badan sungai sekitar 450 meter di sungai Watari, di mana minta ditangani Balai Wiayah Sungai Maluku.
Kemudian jalan lingkungan di Desa Suli, termasuk akses menuju lokasi pengungsi Larike sudah hancur karena pada 2007 ada pembangunan jalan lapen tetapi menggunakan dana Inpres 06 tahun anggaran 2003 dan sampai sekarang sudah rusak, termasuk jalan sirtu menuju tempat pemakaman umum Desa Suli kalau bisa dibangun jalan lapen sebab kondisi tanahnya merah dan berlumpur saat musim hujan.
"Sama halnya dengan kondisi ruas jalan menuju Puskesmas Suli yang sudah rusak agar diperbaiki. Puskesmas ini melayani masyarakat dari desa tetangga seperti Tial dan Tenga-Tenga," kata Richard.
alasannya, kalau hujan, rumah warga sering kebanjiran sehingga mengajukan usulan ke Komisi III DPRD Provinsi Maluku.
Ada surat masuk dari Pemerintah Negeri Administratif Soru, Kecamatan Siritaun Wida Timur di Kabupaten Seram Bagian Timur yang pernah dibantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa pembangunan talud berbentuk cincin sepanjang 100 meter.
Namun talud sepanjang 100 meter itu belum menjawab kebutuhan masyarakat yang rumahnya diterjang ombak pada saat musim timur.
"Menurut mereka, banyak sekali rumah-rumah warga yang belum bisa terhindar dari terjangan ombak sehingga menyurat ke Komisi III DPRD Maluku," ujar Richard.
Begitu juga pada 2019 terjadi gempa bumi di Maluku dan merusak fasilitas bangunan IAIN Ambon sehingga menyurat ke Komisi III meminta pembangunan drainase serta talud penahan badan tanah bisa dibahas dengan Pemprov Maluku agar terakomodir dalam APBD 2021.
Ada juga proposal yang dilampirkan dengan anggaran Rp1,35 miliar untuk pembangunan gedung Fakultas Biologi yang hancur pada saat bencana alam 2019.
