"Meski pun pelaksanaan MTQ 2017 di Kabupaten Bursel, tetapi itu event tingkat Provinsi yang diminta Bupati, Tagop Sudarsono Soulissa untuk dilaksanakan di sana dan sesuai hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku ada kerugian negara miliaran rupiah," kata koordinator lapangan JASMERA, Nazir Mahmud Mahuw di Ambon, Rabu.
Tuntutan para pendemo disampaikan saat melakukan orasi di halaman kantor Kejati Maluku dengan mendapat pengawalan ketat sejumlah aparat kepolisian.
Baca juga: Korupsi dana COVID-19, Vendor penyedia bansos sembako Kemensos akui berikan "fee"
JASMERA juga mempertanyakan sikap Kejati Maluku yang terkesan mendiamkan penanganan perkara ini sejak 2017 sehingga para demonstran meminta dipertemukan dengan Kajati Rorogo Zega.
Menurut dia, Iskandar Walla sebelum 2017 menjabat Kabag Keuangan Kabupaten Bursel dan diangkat menjadi Sekda kemudian ditunjuk sebagai Ketua Panitia penyelenggara MTQ tingkat Provinsi Maluku di daerah itu.
"Saat itu Menteri Agama RI juga berkunjung ke sana dan ada bantuan dana MTQ sebesar Rp200 juta ditambah sumbangan Rp1 miliar dari Pemprov Maluku , serta dana khusus penyelenggara MTQ yang sumbernya dari APBD Provinsi sebesar Rp26 miliar lebih," ujarnya.
Baca juga: Waduh, selama enam bulan 3 kades ditangkap akibat korupsi dana desa
Dana tersebut merupakan hibah Pemprov Maluku kepada LPTQ Kabupaten Bursel. Namun, sesuai hasil pemeriksaan BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat Rp10,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah berorasi selama beberapa saat, Asisten Intelejen Kejati Maluku Muji, SH menemui para pendemo. Namun, mereka keberatan dan tetap menuntut dipertemukan dengan Kajati Maluku, Rorogo Zega.
