Pemkab Halteng dan Pemprov Sulut kerja sama bidang perikanan, gairahkan perekonomian

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah menggandeng Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) guna menjalin kerja sama di bidang perikanan dan peternakan/pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Bupati Halteng, Edi Langkara di Ternate, Rabu mengatakan, kerja sama ini dapat mewujudkan impian para petani dan peternak serta nelayan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan peternakan serta perikanan yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan.

"Nantinya para petani dan nelayan di Halteng bisa menyuplai beras dan ikan ke Sulawesi Utara dan sekitarnya guna mendongkrak perekonomian nelayan dan petani setempat," ujar Elang sapaan Edi Langkara  seusai menghadiri acara regional meeting kawasan Teluk Tomini sebagai kawasan ekonomi khusus pedesaan pertama di Indonesia di Gorontalo.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Elang akan melakukan kerjasama dengan para pengusaha di Sulawesi Utara khususnya dalam bidang pertanian, peternakan dan Perikanan.

Dia menyatakan, kerjasama ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antar Pemda Halteng dan Pemrov Sulut.

Bupati menyebut, Halmahera Tengah terutama dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan akan terus melakukan terobosan baru untuk masa depan Bumi Fagogoru.

Sebelumnya, Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara menemui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadia untuk membahas pengembangan investasi pertambangan di kabupaten itu.

"Kami telah melaporkan soal komitmen perusahaan yang beroperasi harusnya berpihak kepada daerah sekaligus kewajiban-kewajiban investasi terhadap negara dan daerah harus benar-benar menjadi perhatian dan juga mengungkapkan model kerja sama Perusda dengan PT IWIP yang sedang berproses terkait tambang Nickel di Weda Bay Nickel," katanya.

Bupati mengakui, sejumlah masalah yang kurang diperhatikan oleh sejumlah pelaku tambang di daerah, diantaranya lambannya pembayaran PNBP oleh sejumlah perusahaan tambang di Halmahera Tengah yang merupakan hak daerah yang harus segera dibayarkan sebelum produksi impor/penjualan Ore Nickel serta sejumlah kasus CSR yang sengaja tidak ditunda-tunda serta pelanggaran regulasi lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan tambang.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Elang mempertegas komitmen Halmahera Tengah untuk mendorong pertumbuhan sektor investasi yang dapat memberikan multy player effect, terutama pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan PAD.