"Kami menuntut sikap Gubernur Murad Ismail untuk berani meminta maaf atas rekomendasi menunjukkan calon Rektor UKIM Ambon," kata Ketua Senat Mahasiswa UKIM Ambon Vinsensius Talubun, saat berorasi di kantor Gubernur Maluku, di Ambon, Selasa.
Mereka menilai, Surat rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 424/2364 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditujukan kepada Yayasan perguruan Tinggi (Yaperti) Gereja Protestan Maluku yang menunjuk Josephus Noya untuk menjadi Rektor UKIM Ambon periode 2021 - 2025, adalah keliru dan tidak beralasan.
"UKIM Ambon bukan merupakan perguruan tinggi negeri sehingga bisa diintervensi oleh Gubernur Maluku maupun Pemprov," ujar Vinsensius.
Diakuinya, aksi demonstrasi damai yang dilakukan bersama sekitar 40-an mahasiswa UKIM dari berbagai fakultas, sengaja dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur Murad yang ingin ikut campur tangan dalam proses pemilihan Rektor UKIM yang dijadwalkan berlangsung para Oktober 2021.
"UKIM adalah universitas swasta yang merupakan anak kandung Sinode GPM serta bernaung dibawah Yaperti GPM, sehingga tidak bisa diintervensi oleh siapa pun juga, termasuk oleh Gubernur Maluku," katanya.
Karena itu mereka meminta Gubernur Murad bersedia tampil menyampaikan alasan dikeluarkan rekomendasi tersebut, sekaligus meminta maaf atas kekeliruan yang dibuat karena dampaknya menimbulkan kekisruhan dan disharmoni di tubuh universitas tersebut, termasuk beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Mereka juga menilai rekomendasi berisi enam butir pertimbangan tersebut terkesan sangat memaksa Ketua Yaperti GPM untuk memilih Josephus Noya yang menjabat Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat UKIM Ambon sebagai rektor UKIM periode lima tahun mendatang.
"Ini rekomendasi pertama yang dikeluarkan Gubernur Maluku untuk mengintervensi pemilihan Rektor. Padahal UKIM adalah perguruan tinggi swasta yang tidak terikat dengan Pemerintah daerah," kata Sekretaris Senat Fakultas Hukum UKIM Ambon Jossy Linansera.
Menurut Jossy, universitas dibawah naungan Sinode GPM tersebut tidak luput dari tokoh-tokoh politik, tetapi sejauh ini masalah politis tidak pernah dibawah ke kampus, sehingga mereka menilai rekomendasi Gubernur Murad tersebut sangat bernuansa politis, dan seorang kepala daerah telah mencoba menerobos sekat untuk membawa politik praktis ke dalam kampus UKIM.
"Rekomendasi ini sangat meresahkan kami. Karena itu kami minta Gubernur untuk segera mencabutnya sekaligus meminta maaf kepada publik atas kekeliruan yang dilakukan dan menimbulkan banyak penafsiran di tengah masyarakat," katanya.
Setelah berorasi lebih dari satu jam, puluhan mahasiswa UKIM kemudian didatangi Wagub Maluku, Basnabas Orno yang bersedia berdialog dan menerima aspirasi mereka.
Setelah mendengar aspirasi dan menerima pernyataan sikap para mahasiswa, Wagub Barnabas memberikan apresiasi positif terhadap aksi demonstrasi damai yang dilakukan mahasiswa Ukim dengan tetap menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona.
menyangkut rekomendasi penunjukkan calon rektor UKIM yang dikeluarkan Gubernur Maluku, menurut dia, tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena lembaga perguruan tinggi tersebut berada dibawah Sinode GPM.
"Rekomendasi yang diterbitkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Karena itu jangan dipolitisasi sebagai bentuk keinginan Pemprov Maluku untuk menyampuradukkan atau mengatur rumah tangga UKIM," katanya.
Wagub juga meminta civitas UKIM untuk tidak menganggap rekomendasi tersebut sebagai bentuk intervensi pemprov untuk mengatur masalah internal lembaga pendidikan tersebut. "Saya civitas UKIm merasa ada intervensi pemerintah, maka anggap saja rekomendasi Gubernur Maluku itu tidak ada," katanya.
Wagub lantas memaparkan dirinya telah bertemu dengan Rektor dan pimpinan perguruan tinggi tersebut termasuk pimpinan MPH Sinode GPM untuk membicarakan kekisruhan yang terjadi sepekan terakhir terkait rekomendasi Gubernur tersebut, sekaligus mencari jalan keluar penyelesaiannya agar tidak ditunggangi pihak-puhak tidak bertanggung jawab.
"Kami sudah membicarakan banyak hal termasuk solusi yang akan dilakukan agar masalah rekomendasi ini tidak menimbulkan unsur politik praktis maupun merembet ke isu SARA," katanya.
