Ternate (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) Zaenul Rahman meminta pemerintah setempat memprioritaskan penanganan bencana alam menyusul banyaknya keluhan warga terkait dampak bencana alam.
Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate itu di Ternate, Kamis, mengatakan dalam Permendagri Pedoman penyusunan APBD itu, sebesar Rp27 miliar dan 5 persen dari nilai tersebut untuk fokus pada penanganan COVID-19, terutama kegiatan vaksinasi, sehingga masalah bencana alam harus dijadikan prioritas.
"Selain vaksinasi juga bencana lainnya. Saya kira pemerintah bagaimana bisa mengambil kebijakan, meskipun fokus penanganan lebih COVID-19, belum lagi keluhan warga juga banyak soal bencana alam butuh perhatian," ujar Zaenul.
Sehingga, untuk anggaran di APBD tidak melekat di Dinas Kesehatan, tetapi untuk vaksinasi sebagian besar dana tak terduga 5 persen yang diprioritaskan penanganan COVID-19.
Olehnya itu, dirinya menyebutkan bahwa Rp27 miliar ini sudah tergabung pada anggaran penanganan bencana alam dan dana tak terduga dan ini sifat insentif.
Sebab, keluhan warga terhadap bencana alamnya banyak, mulai Kota Ternate, Hiri, Moti dan Batang Dua, jadi jangan hanya fokus di dampak pandemi COVID-19 saja.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy mengatakan, rancangan program kegiatan untuk tahun 2023 telah dirancang Pemerintah Kota dan DPRD Kota Ternate melalui Pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diusulkan DPRD ke Pemkot Ternate.
Muhajirin menyatakan, sesuai dengan mekanisme atau siklus penganggaran, pokir harus bersamaan dengan tahapan-tahapan Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan masuk pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Meski begitu, sebelum selesai Musrenbang, hasilnya akan dibahas, karena pokir mestinya masuk lebih dulu, tujuannya, tentu dalam rangka sinergi, sehingga harus memastikan bahwa usulan keluar dari masyarakat melalui pokir DPRD itu, bisa sejalan dengan Musrenbang yang dibuat oleh Pemkot.
"Namun, jika tidak diakomodir dalam pokok pikiran maka diminta pemerintah memberi masukan, sebab jumlahnya pokok pikiran cukup banyak yang diusulkan masing-masing anggota," ujar Muhajirin.
Menurutnya, semuanya pokok pikiran harus masuk terlebih dahulu ke RKPD. Dengan begitu, tinggal menunggu Pemkot dan DPRD meminta prioritas program.
"Jika sudah masuk tinggal Pemkot dan DPRD minta prioritas yang mana baru kita lihat. Sekalipun banyak program kegiatan tinggal tahun berikut dimasukkan. Lantaran, rata-rata program yang masuk ada 10 dan 12. Jadi 30 anggota DPRD cukup banyak, pokok pikiran ini akan diserahkan ke Pemkot dalam pembahasan APBD khusus untuk COVID-19 dan bencana," katanya.
Meski begitu, Muhajirin berharap jika ada sisa anggaran penanganan dan vaksinasi COVID-19 dari Pemkot, maka DPRD akan meminta Pemkot untuk menggeser apa yang telah diusulkan oleh DPRD.
