Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku mengemukakan bahwa pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) yang akurat akan menopang pembangunan ekonomi di daerah itu.
"Karakteristik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sangat dinamis berkembang, kebijakan pemerintah dalam memberdayakan KUMKM membutuhkan indikator data makro dan mikro, by name by address, untuk itu dibutuhkan data yang akurat dan menyeluruh," ujar Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Kamis.
Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi daerah untuk pendataan lengkap KUMKM 2023 bertema 'KUMKM kuat Maluku Maju'.
Sekda mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku, menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan rapat tersebut sebagai sarana menyatukan persepsi dalam melaksanakan tugas di bidang statistika.
Menurutnya pendataan lengkap Koperasi dan UMKM, bertujuan memperoleh data KUMKM yang bergerak di berbagai aktivitas sosial kecuali usaha pertanian, untuk memperoleh informasi terkait pelaku usaha, unit usaha menurut wilayah, maupun lapangan usaha, penggunaan tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan berusaha, dan pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.
“Ketersediaan data berupa gambaran kebutuhan pelaku Koperasi dan UMKM dibutuhkan untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya data tunggal melalui sistem informasi terintegrasi, karena penyebaran basis data tunggal yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, penetapan sasaran, pemantauan dan evaluasi program KUMKM, dan pengukuran kinerja," kata dia menjelaskan.
Pasalnya kata dia pendataan lengkap KUMKM 2023 dapat berjalan dengan baik jika semua elemen berkolaborasi mulai dari Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan UMKM, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat yang menjadi sasaran empat lokasi yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian barat dan Kota Tual.
“Saya mengimbau masyarakat untuk memberikan data dengan sebenar-benarnya sehingga terwujud data KUMKM yang akurat, berkualitas dan dapat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaelapia mengatakan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan profil data Koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha, kecuali usaha pertanian.
“Periode pendataan lapangan dimulai dari 15 September sampai 14 Oktober 2023, cakupannya pada empat kabupaten, diharapkan empat BPS Kabupaten Kota, agar bisa lebih cermat, membuat strategi pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan timeline, sumber daya, dan membagi tugas secara profesional," kata dia.
Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku, terhitung sejak 2018 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis digital di Maluku meningkat hingga 80,23 persen.
Jika dihitung dengan angka, peningkatan tersebut mencapai 55.675 UMKM pada 2018 dan semakin meningkat hingga menyentuh 149.900 UMKM di 2022
