Pemuda Maluku Diminta Kawal RUU Provinsi Kepulauan

Ambon (Antara Maluku) - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Zahruddin Latuconsina meminta seluruh komponen pemuda di provinsi ini mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan yang diperjuangkan tujuh provinsi.

"Semua potensi pemuda harus bersatu dan mengawal perjuangan Pemprov Maluku bersama enam provinsi lainnya agar RUU Provinsi Kepulauan segera direalisasi pemerintah Pusat," kata Zahruddin Latuconsina saat Musyawarah Daerah (Musda) ke XII Periode 2013-2016, di Ambon, Jumat.

Menurutnya, perjuangan pengakuan sebagai provinsi kepulauan yang dilakukan Maluku bersama enam provinsi lain sangat tepat sebagai landasan pijak peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah berkarakteristik kepulauan.

"Provinsi dengan karakteristik kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara sudah seharusnya diperlakukan secara khusus oleh negara, terutama memperhitungkan luas wilayah laut dalam penentuan anggaran pembangunan," katanya.

Dia mengatakan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi berkarakteristik kepulauan tersebut masih jauh dari harapan, sehingga sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian khusus melalui pengakuan dan pengesahan UU yang tengah diperjuangan tersebut, termasuk peningkatan alokasi anggaran pembangunan.

Dia mengatakan proses RUU Provinsi Kepulauan saat ini telah masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI, sehingga perlu dikawal agar keputusannya berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di delapan provinsi tersebut.

"Perjuangan RUU ini harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk pemuda yang terhimpun dalam KNPI agar segera mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat," katanya.

Ketua bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan (OKK) DPP KNPI Pusat, Natalis Situmorang saat membuka Musda tersebut juga berharap seluruh potensi pemuda di Maluku dapat bergandengan tangan bersama pemerintah daerah untuk membangun Maluku sebagai daerah yang sejahtera.

"DPP KNPI juga mendukung perjuangan Maluku bersama enam provinsi lain untuk memperoleh pengakuan pemerintah pusat sebagai provinsi Kepulauan," katanya.

Dia menilai perjuangan pengakuan provinsi kepulauan sangatlah tepat dan pemerintah sudah seharusnya memberikan perlakuan berbeda terhadap daerah yang memiliki karakteristik wilayah laut yang lebih luas dari daratan.

"Daerah dengan karakteristik laut lebih luas dari daratan membutuhkan anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur, terutama perhubungan dan telekomunikasi yang dibutuhkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dia juga berharap Musda tersebut selain memilih kepengurusan baru juga menghasilkan program kerja prioritas dan strategis dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku di masa mendatang.