Ternate (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara (SulutGoMalut) meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat di Maluku Utara melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Kepala OJK SulutGoMalut, Robert H.P. Sianipar di Ternate, Selasa, mengatakan untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat, pihaknya melakukan monitoring dan membentuk TPAKD di kabupaten dan kota.
Ia menyampaikan hal itu usai Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah provinsi dan kabupaten kota di Maluku Utara.
Menurut dia OJK berupaya menghadirkan berbagai kegiatan terkait edukasi soal industri jasa keuangan secara berkelanjutan guna melindungi masyarakat secara umum.
Oleh karena itu pihaknya juga merangkul kepala daerah di Maluku Utara untuk membicarakan berbagai potensi yang keuangan yang ada di Malut.
"OJK selain mengundang kepala daerah, juga akademisi, asosiasi keuangan, pelaku usaha membahas berbagai potensi keuangan di Maluku Utara serta sejumlah program kerja TPAKD.
Ia mengakui tingkat literasi keuangan di wilayah Malut masih berada di bawah Nasional, sehingga dengan hadirnya TPAKD dan mulai melaksanakan berbagai edukasi dapat meningkatkan inklusi keuangan.
"Salah satu yang dapat diwujudkan adalah program satu pelajar satu rekening," ujarnya.
Robert menambahkan berbagai dinamika menjadi sasaran bagi OJK dalam mendorong masyarakat agar pada akhir 2024 tingkat literasi dan inklusi keuangan mencapai 90 persen.
"Apalagi Lembaga keuangan seperti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini juga intensif menyediakan berbagai produk dan layanan mulai dari pembiayaan, penghimpunan dana maupun tabungan," kata dia.
Selain itu mengembangkan potensi ekonomi seperti produk unggulan di masing-masing daerah dapat mempercepat akses keuangan daerah.
Ia memberi contoh di Maluku Utara salah satu sektor yang potensial seperti perikanan tangkap dengan pengembangan produk ikan tuna
"Nah, komoditas ini harus dikembangkan melalui jasa keuangan, tentunya jasa keuangan akan melihat prospek dari usaha itu secara teknis perbankan dan TPKAD harus proaktif mendampingi," ujar Robert.
