Ternate (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (SulutGoMalut) intensif memperkuat sinergi antara otoritas pusat dan pemerintah daerah di Maluku Utara (Malut).
"OJK telah paparkan menyeluruh mengenai kondisi terkini Industri Jasa Keuangan dan perkembangan perekonomian diMalut dan berdasarkan data hingga Maret 2025, sektor perbankan di Maluku Utara menunjukkan performa yang positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan penyaluran kredit yang terus meningkat secara konsisten ," kata Kepala OJK SulutGoMalut, Robert H. P. Sianipar, bersama jajaran pimpinan saat menemui Gubernur Malut, Sherly Tjoanda di Ternate, Senin.
Dia menyatakan, peningkatan ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sektor perbankan dan keberhasilan lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas operasional.
Pertemuan yang berlangsung di Kota Ternate ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam mendorong pengembangan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah Maluku Utara.
Selain itu, sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah investor di pasar modal terus bertambah, diikuti dengan meningkatnya volume transaksi. Di sisi lain, penyaluran pembiayaan oleh lembaga IKNB juga menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Capaian tersebut selaras dengan kinerja ekonomi Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,73% pada tahun 2024, tertinggi secara nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala OJK SulutGoMalut juga memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dan akan dijalankan oleh OJK.
Program tersebut meliputi penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat, pengawasan yang semakin ketat terhadap lembaga jasa keuangan, serta dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor-sektor prioritas pembangunan daerah. Seluruh program ini dirancang untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih merata, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelayanan, OJK juga mengumumkan rencana peresmian Kantor OJK Maluku Utara yang akan berlokasi di Kota Ternate.
"Kantor ini direncanakan mulai beroperasi dalam tahun 2025, dan diharapkan dapat mempercepat proses koordinasi, pengawasan, serta pelayanan publik di sektor jasa keuangan di tingkat provinsi," ujarnya.
Sehingga, kata Sianipar, dengan adanya sinergi yang erat antara OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, diharapkan tercipta stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor jasa keuangan.
"Langkah ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan sektor keuangan di daerah kepulauan seperti Maluku Utara yang memiliki tantangan geografis tersendiri," katanya.
Oleh karena itu, OJK berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan kehadirannya di daerah dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan jasa keuangan yang aman, efisien, dan terpercaya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Malut, Sherly Laos Tjoanda menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan yang telah diberikan OJK terhadap pertumbuhan dan penguatan sektor jasa keuangan di Maluku Utara.
Gubernur menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara lembaga otoritas keuangan dan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang merata dan inklusif di seluruh pelosok provinsi.
