Ambon (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meminta Kantor Wilayah (Kanwil) Maluku meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
"Kepada Kanwil saya berpesan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN," kata Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa.
Hal itu dikatakannya dalam kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Semester I 2024 di Bekasi.
Pasalnya kata dia hingga saat ini Kementerian Hukum dan HAM berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 15 tahun berturut-turut.
Ia pun menekankan pentingnya memperhatikan temuan BPK pada tahun sebelumnya sebagai tolok ukur dalam penyajian laporan keuangan agar tidak menjadi temuan berulang.
"Teliti dan cermat dalam penggunaan akun belanja, pertanggungjawaban kegiatan, dan realisasi dalam penyusunan laporan keuangan adalah kunci utama," tegas Wisnu.
Kabiro juga menyoroti beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius, seperti pengelolaan dan penatausahaan persediaan serta aset tetap yang masih belum optimal. Dirinya mendorong optimalisasi monitoring dan evaluasi melalui aplikasi MonSakti.
Tak hanya itu, Wisnu juga mengingatkan pentingnya pengendalian internal yang kuat untuk meminimalisir risiko.
"Tingkatkan pengendalian internal agar terhindar dari potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran," tandasnya.
Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Maluku yang lebih berkualitas dan akuntabel.
Sementara itu Kepala Kemenkumham Kanwil Maluku Hendro Tri Prasetyo mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga reputasi dan kiat-kiat dalam mengelola keuangan dan BMN yang disampaikan tersebut.
"Hal ini sejalan dengan komitmen Kanwil Kemenkumham Maluku untuk terus berkontribusi mempertahankan predikat WTP dan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab," kata Hendro.
