" Pemangku kepentingan terkait dilibatkan untuk berkontribusi memperkaya penyusunan strategi dan mitigasi potensi kerawanan Pilkada di Maluku," kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, penting bagi Bawaslu melibatkan perwakilan OKP, media massa, partai politik dan tim pemenangan pasangan calon kepala daerah dengan mengomparasikan pemetaan kerawanan versi Bawaslu dan pemangku kepentingan Pilkada di Maluku.
Selain membangun sinergisitas dan kolaborasi untuk menciptakan Pemilihan yang aman, damai dan berkualitas, juga dimaksudkan untuk memperkaya pemetaan kerawanan yang telah ada dengan meminta pendapat dari unsur mahasiswa dan masyarakat sipil di Maluku.
“Selain itu, bagi Bawaslu, itu menjadi momen diseminasi pemetaan kerawanan yang telah diluncurkan pada 10 September 2024,” ujarnya.
Dikatakan, rakor ini juga penting untuk menyinkronkan langkah antisipasi dengan berbagai antisipasi terkait, terutama dalam hal pengawasan di lapangan.
“Bagi kami, koordinasi yang baik diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap kerawanan pemilihan," katanya menambahkan.
Subair menyatakan, Pilkada merupakan kontestasi yang dinamikanya akan terus berubah serta menghadapi ancaman-ancaman terbaru.
Oleh karena itu, pemetaan kerawanan tidak boleh hanya berhenti di satu titik. Bawaslu harus gencar untuk melakukan rakor bersama instansi terkait sambil mengupdate setiap masalah yang terjadi.
"Saya harap semua pemangku kepentingan bisa menyamakan persepsi untuk hasil yang diharapkan bersama. Paling penting, mencegah lebih baik dari mengatasi," ucapnya.
Bawaslu juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilihan.
Bawaslu Maluku berkomitmen untuk menciptakan pemilihan yang aman, adil, dan demokratis, serta mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengawasi proses Pilkada 2024.
