Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham) Maluku mempersiapkan transisi pemisahan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Seperti yang kita ketahui bersama tampuk pimpinan kini telah berganti, Kementerian Hukum dan HAM bertransisi menjadi tiga kementerian, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo di Ambon, Selasa.
Hal itu dikatakannya menyusul dilantiknya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra dengan Wakil Menteri Prof Otto Hasibuan.
Kemudian Menteri Hukum, Dr Supratman Andi Atgas,dengan Wakil Menteri Prof Edward O.S Hiariej, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dengan Wakil Menteri Mugiyanto Sipin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol Agus Andrianto, dengan Wakil Menteri Silmy Karim di Jakarta.
"Terkait hal itu kami siap mendukung proses transisi kementerian dan pencapaian pada bidang masing-masing kementerian nantinya. Kami juga mendukung dan menanti arahan dari pusat terkait proses transisi, berbagai hal sudah dibahas terkait lingkup wilayah," ujar Kakanwil.
Dijelaskannya bahwa dalam proses transisi Kementerian telah menugaskan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta untuk bertindak sebagai ketua tim transisi yang akan dilaksanakan selama tiga periode.
"Tim dengan berbagai bidang di dalamnya telah dipersiapkan dan telah bekerja on the track. Kami telah melaksanakan proses transisi, jangka pendek telah terlaksana di Oktober ini, jangka menengah hingga Desember nanti dan jangka panjang hingga Juni 2025”, ujar Nico dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon.
Dengan transisi tersebut diharapkan seluruh jajaran dapat saling bahu membahu melaksanakan dan menggapai cita-cita Presiden terpilih Prabowo Subianto.
