Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk pengadaan 10 unit kendaraan dinas di tahun 2025.
“Tahun 2025, kami mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 10 unit kendaraan dinas untuk kepala daerah terpilih dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), “ kata Penjabat Sekretaris kota Ambon, Robby Sapulette, di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, pengadaan kendaraan dinas akan bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni kota Ambon tahun 2025.
Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan 10 unit kendaraan dinas sebesar Rp3,5 Miliar, yang terdiri dari kendaraan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon sebesar Rp1,7 Miliar.
“Prioritas kita untuk kendaraan dinas Wali Kota dan dan Wakil Wali kota Ambon, yang masa pakai kendaraan sudah lima tahun dan saat ini waktu pelantikan kepala daerah sudah dekat,” katanya.
Sementara delapan unit kendaraan akan diberikan pada sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon yang hingga saat ini belum memiliki kendaraan dinas.
"Kendaraan dinas harus dimiliki, karena sampai saat ini masih ada Pimpinan OPD yang menggunakan kendaraan pribadi atau jasa aplikasi online untuk melakukan pelayanan publik,” katanya.
Ia menyatakan, pengadaan barang dan jasa kendaraan dinas tahun 2025 menggunakan alokasi APBD murni bukan dari APBN.
Pengadaan kendaraan dinas ini sebagai penunjang tugas pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
“Pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan pengadaan kendaraan dinas yang bersumber dari APBN, untuk pengadaan kendaraan ini diperuntukkan bagi pejabat eselon II,” ujarnya.
Sekkot berharap, kendaraan dinas tersebut dipakai untuk kepentingan operasional dalam menjalankan tugas dari ASN itu sendiri, bukan dipakai untuk kepentingan lain.
"Secara aturan itu sudah jelas, sehingga saya berharap agar kendaraan dinas yang baru diserahkan ini bisa jaga dan dirawat baik
