Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperjuangkan Bandara Sultan Babullah Ternate menjadi bandara embarkasi haji, untuk memudahkan jemaah calon haji setempat yang akan ke Tanah Suci atau saat kembalinya.
Para JCH Maluku Utara (Malut) selama ini yang akan ke Tanah Suci harus melalui bandara embarkasi haji Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga cukup merepotkan mereka terutama yang masuk kategori berisiko, karena faktor usia lanjut maupun sakit.
Alasan lain bagi Pemprov Malut memperjuangkan Bandara Sultan Babullah Ternate menjadi bandara embarkasi haji, menurut Kepala Biro Kesra Pemprov Malut Thalib Pono, adalah untuk menghemat biaya emkarkasi haji yang dikeluarkan Pemprov Malut bersama pemkab/pemkot asal JCH.
Pemprov Malut bersama pemkab dan pemkot asal JCH selama ini menanggung biaya embarkasi haji para JCH, sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban para JCH mengingat banyak di antara mereka yang dari kalangan kurang mampu.
Pada musim haji tahun 2015 ini Pemprov Malut bersama seluruh pemkab dan pemkot asal JCH mengalokasikan anggaran sebanyak Rp7,9 juta untuk masing-masing JCH yang seluruhnya berjumlah 853 atau totalnya Rp6,7 miliar lebih.
Biaya embarkasi haji tersebut digunakan untuk sewa pesawat dari Ternate ke Makassar pergi dan kembali, yang pada musim haji 2015 ini menggunakan perusahaan penerbangan Sriwijaya Air serta biaya di asrama haji Sudiang Makassar dan transpor dari asrama haji ke bandara.
"Kalau Bandara Sultan Babullah Ternate menjadi bandara embarkasi haji maka Pemprov Malut dan pemkab serta pemkot asal JCH tidak perlu mengeluarkan anggaran melalui APBD sebesar itu untuk embarkasi haji, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya di daerah ini," kata Thalib Pono.
Pemprov Malut telah melakukan berbagai langkah untuk merealisasikan Bandara Sultan Babullah menjadi bandara embarkasi haji, di antaranya meningkatkan infrastruktur di Bandara Sultan Babullah, seperti penambahan panjang landasan bandara sehingga dapat didarati pesawat berbadan lebar yang biasanya digunakan mengangkut JCH ke Tanah Suci.
Selain itu, menuntaskan pembangunan asrama haji Ngade di Ternate, baik dari segi penambahan kapasitas kamar maupun infrastruktur penunjangnya, seperti akses jalan ke lokasi asrama haji, lahan parkir dan fasilitas penunjang lainnya.
Menurut Thalib Pono, Pemprov Malut juga tengah berkoordinasi dengan seluruh pemkab dan pemkot di Malut untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD masing-masing bagi penyelesaian pembangunan asrama haji Ngade Ternate, karena asrama itu nantinya akan dimanfaatkan oleh JCH dari seluruh kabupaten/kota.
Sangat Mendukung
Kalangan legislator di DPRD Malut sangat mendukung upaya Pemprov Malut memperjuangkan Bandara Sultan Babullah menjadi bandara embarkasi haji.
Apalagi di wilayah Papua dan Maluku saat ini belum ada embarkasi haji, jadi kalau Bandara Sultan Babullah dijadikan embarkasi haji dapat dimanfaatkan oleh seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku, termasuk Sulawesi Utara dan Gorontalo yang jaraknya dari Ternate tidak terlalu jauh.
"Semakin padatnya aktivitas penerbangan di bandara embarkasi haji Makassar seharusnya dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi sebagian beban bandara embarkasi haji Makassar dengan menjadikan Bandara Sultan Babullah sebagai embarkasi haji untuk para JCH di wilayah Papua dan Maluku," kata legislator Partai Golkar di DPRD Malut Edi Langkara.
Secara historis kesultanan yang ada di Malut, khususnya Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore pada masa lampau sangat berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Indonesia Timur, bahkan sampai ke wilayah Filipina Selatan, sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan untuk menjadikan Bandara Sultan Babullah menjadi bandara embarkasi haji.
Oleh karena itu, kalangan legislator di DPRD Malut akan melakukan berbagai upaya untuk membantu Pemprov Malut dalam memperjuangkan Bandara Sultan Babullah menjadi embarkasi haji, baik dari segi pengalokasian anggara melalui APBD maupun melakukan lobi ke pemerintah pusat.
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba mengaku, telah membicarakan kepada Menteri Agama mengenai perlunya Bandara Sultan Babullah Ternate menjadi bandara embarkasi haji dan Menteri Agama sangat mendukung dengan catatan Pemprov Malut harus membenahi seluruh infrastruktur yang dibutuhkan.
Tim Komisi VIII DPR-RI ketika berkunjung di Malut juga telah menerima usulan dari Pemprov Malut mengenai perlunya Bandara Sultan Babullah menjadi bandara embarkasi haji dan mereka juga menyatakan dukungannya, termasuk dari segi penganggaran melalui APBN untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.
Sejumlah provinsi di wilayah Papua dan Maluku tidak keberatan pula kalau dalam memberangkatkan JCH dari daerah masing-masing yang selama ini melalui embarkasi haji Makassar dialihkan ke Sultan Babullah Ternate dan justru itu akan mengurangi biaya embarkasi haji yang mereka keluarkan, karena jaraknya lebih dekat.
Salah seorang warga Malut yang masuk daftar tunggu untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, Umra Muale berharap Pemprov Malut serius memperjuangkan Bandara Sultan Babullah menjadi embarkasi haji agar bisa cepat terealisasi, sehingga para JCH dari daerah ini pada musim haji mendatang sudah bisa diterbangkan langsung dari Ternate.
Malut juga menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang minat masyarakatnya untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, karena sesuai data dari Kantor Kementerian Agama Malut daftar tunggu CJH di daerah berpenduduk 1 juta lebih ini sudah sampai tahun 2026, kalau jumlah kouta hajinya tetap seperti saat ini yakni 855 orang setiap tahunnya.
