Warga Mimika Pertanyakan Rencana Pemekaran Wilayah

Tokoh masyarakat suku Amungme di Mimika, Papua, mempertanyakan rencana pemekaran wilayah seperti Papua Tengah yang diusulkan menjadi provinsi otonom dan sejumlah kabupaten baru di Mimika. Salah seorang tokoh, Thomas Wanmang, kepada ANTARA di Timika, Minggu mengatakan, rencana pembentukan provinsi dan sejumlah kabupaten baru di Papua khususnya di Mimika sangat membingungkan rakyat setempat. "Pemekeran provinsi dan kabupaten itu untuk siapa. Kalau untuk rakyat seharusnya Pemda mempersiapkan rakyat secara baik agar nantinya tidak menjadi orang asing di negerinya sendiri," kata Thomas. Ia juga menilai wacana memekarkan Mimika menjadi beberapa kabupaten yang digagas oleh Pemkab setempat dianggap sebagai sesuatu yang terlalu dipaksakan. Padahal, katanya, masyarakat yang bermukim di distrik-distrik yang rencananya akan dijadikan satu kabupaten baru itu tidak terlalu banyak. "Masa menjadi satu kabupaten itu penduduknya hanya 300-500 jiwa. Itu aturan dari mana. Belum lagi melihat persyaratan teknis yang lain," katanya. Tokoh masyarakat suku Amungme lainnya, Anton Alomang, mengatakan banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pemkab Mimika sebelum memikirkan rencana pemekaran kabupaten dan pembentukan calon Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota di Timika. Pekerjaan rumah dimaksud, kata Anton, seperti memberantas peredaran minuman keras (miras) beralkohol yang memicu banyak kematian warga setempat, menekan laju kasus HIV dan AIDS yang hingga Desember 2010 telah mencapai 2.400 kasus, menyelesaikan berbagai persoalan kepemilikan tanah dan sebagainya. "Timika masih hutan begini dan rakyatnya terus mati gara-gara miras, kok sudah bicara provinsi. Lalu nanti kalau provinsi itu jadi untuk siapa. Urus dahulu masyarakat, provinsi itu akan datang dengan sendirinya," kata Anton saat ikut menghadiri unjuk rasa menentang peredaran miras di Kantor DPRD Mimika, Rabu (15/12). Berbeda dengan Thomas dan Anton, anggota DPRD Mimika Wilhelmus Pigai justru menilai wilayah Provinsi Papua yang sangat luas perlu dimekarkan menjadi beberapa provinsi termasuk Papua Tengah guna mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedalaman yang selama ini kurang mendapat perhatian dari Jayapura. "Dengan wilayah yang sangat luas, topografis yang sulit dan akses transportasi dan komunikasi yang sangat terbatas, jangkauan pelayanan Pemprov Papua tentu akan sangat kurang sehingga wajar jika dibentuk beberapa provinsi baru termasuk Papua Tengah," kata Pigai. Anggota Komisi B DPRD Mimika itu bahkan mengatakan rakyat di wilayah pegunungan tengah Papua yang selama ini kaya dengan sumber daya mineralnya dan menjadi penyumbang devisa terbesar untuk negara melalui PT Freeport seharusnya tidak miskin jika pelayanan pemerintah bisa optimal. "Pemekeran provinsi Papua Tengah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah Papua Tengah, bukan untuk tujuan atau motivasi yang lain," katanya. Menjelang digelarnya tahapan Pilkada Provinsi Papua yang akan berlangsung mulai awal 2011, Pigai mengingatkan para kandidat gubernur dan wakil gubernur yang akan berkompetisi dalam ajang tersebut nanti memberi perhatian serius terhadap pembangunan di wilayah pegunungan tengah Papua. "Banyak persoalan yang terjadi di wilayah pegunungan tengah Papua selama ini seperti pembangunan yang tidak dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat setempat sangat tertinggal jauh dari saudara-saudara mereka di wilayah Papua yang lain. Belum lagi kasus-kasus kerawanan kamtibmas," kata Pigai. Menurut dia, figur yang akan didukung oleh masyarakat pegunungan tengah Papua dalam Pilkada Provinsi Papua tahun 2011 yakni figur yang berkomitmen penuh mendukung Papua Tengah menjadi provinsi otonom terlepas dari induk semangnya yaitu Provinsi Papua yang beribukota di Jayapura. "Ya, kami akan mendukung calon gubernur dan wakil gubernur yang mendukung penuh pembentukan calon provinsi Papua Tengah," katanya.