Ternate (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Utara menggandeng berbagai lintas sektor untuk mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Halmahera Selatan.
Kepala BKKBN Maluku Utara Renta Rego dihubungi di Ternate, Kamis, mengatakan stunting di Kabupaten Halmahera Selatan pada 2022 termasuk dalam lima kabupaten dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka Maluku Utara (26,1 persen).
Kabupaten Halmahera Selatan berada pada peringkat ketiga angka stunting terbesar setelah Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah yang 31,4 persen, sehingga menjadi evaluasi bersama seluruh lintas sektor agar segera melakukan indentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap angka prevalensi balita stunting yang besar tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan cenderung meningkat setiap tahun. Pada 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan 0,12 persen, sedangkan pada 2022 meningkat menjadi 0,17 persen.
Potret Indeks Keparahan Kemiskinan ini merupakan kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan kemiskinan, antara lain tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kekurangan gizi pada anak.
Berbagai indikator tersebut, khususnya pada anak, dapat menyebabkan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggu pertumbuhan pada anak.
"Atau yang biasa kita sebut dengan anak stunting, walaupun ada indikator-indikator lain yang dilihat untuk mengatakan bahwa anak tersebut adalah stunting, namun penyebab anak stunting dapat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan," kata dia.
Dia menyebut tiga hal harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.
Terkait dengan hal tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Malut bersinergi dengan instansi lintas sektor Kabupaten Halmahera Selatan menyelenggarakan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Rapat Kantor OPD KB Kabupaten Halmahera Selatan, Kamis.
Dalam forum koordinasi tersebut, membahas beberapa poin penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu optimalisasi dan harmonisasi dalam percepatan penurunan stunting, cakupan layanan intervensi spesifik dan sensitif dan upaya penanganan stunting serta sinergitas dan akselerasi Bangga Kencana (persiapan pranikah) dalam percepatan penurunan stunting.
