Ambon (Antara Maluku) - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Maluku membersihkan ruas jalan di berbagai lokasi yang tertimbun material longsor dan banjir serta membangun jembatan darurat dari pohon kelapa untuk melancarkan transportasi.
"Hujan dengan intensitas tinggi hingga rendah sejak Februari 2012 dan merusak banyak infrastruktur dasar di daerah ini, namun kami telah melakukan perbaikan yang sifatnya tanggap darurat untuk melancarkan arus barang dan orang serta roda ekonomi," kata Kepala Dinas PU Maluku Ismail Usemahu di Ambon, Rabu.
Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi C DPRD Maluku yang dipimpin Ever Kermite, ia menambahkan banyak ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan ringan hingga berat, tetapi DPU baru melakukan penanganan yang sifatnya tanggap darurat pascabencana.
Kerusakan infrastruktur dasar di Pulau Ambon antara lain ruas jalan Karangpanjang-Air Besar yang longsor hingga sebagian badan jalan dan satu jembatan terputus. Ini perlu dilakukan pembersihan dan pembuatan jembatan darurat.
Kerusakan jembatan juga terjadi di ruas jalan Ambon-Latuhalat, Kaitetu-Negeri Lima, Waehatu dan sejumlah titik lainnya di Pulau Ambon.
Kondisi serupa juga ditemukan pada ruas jalan raya dari Kairatu menuju Eti dan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, serta di beberapa lokasi lainnya sehingga harus dibangun jembatan darurat.
"Ada juga kondisi jembatan yang bagian atasnya terlihat normal, tetapi pada bagian bawahnya justeru sudah terancam ambruk karena banjir, sehingga DPU juga melakukan normalisasi sungai seperlunya," kata Ismail.
Dinas Pekerjaan Umum juga telah menyusun anggaran yang akan dipakai untuk membiayai kerusakan infrastruktur pascabencana seperti membangun talud penahan gelombang yang rusak di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat serta Kabupaten Maluku Tengah, dengan dana Rp216,5 miliar.
Selanjutnya anggaran untuk bidang Bina Marga sebesar Rp140 miliar untuk perbaikan jalan nasional, sedangkan jalan dan jembatan provinsi sebesar Rp171 miliar lebih dan nilai ini bisa bertambah karena sekarang DPU bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) masih melakukan verifikasi di lapangan.
