Ambon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bersinergi dengan berbagai pihak menggiatkan edukasi keuangan saat Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober 2023.
Kepala OJK Maluku Ronny Nazra di Ambon, Jumat, mengatakan sebagai perwakilan di daerah, pihaknya berupaya mewujudkan sistem keuangan yang inklusif di Provinsi Maluku, antara lain dengan melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan.
OJK Maluku terus bersinergi dan kolaborasi bersama jajaran perwakilan lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di daerah serta Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJKD) Provinsi Maluku dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dampak yang positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.
Ia menyatakan OJK berperan dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengaturan, pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan merupakan salah satu langkah untuk mencapai target inklusi keuangan pada tahun 2024 sebesar 90 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Peningkatan inklusi keuangan, katanya, diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening di bank karena tidak memiliki akses layanan perbankan dasar seperti tabungan.
Tabungan, merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Selain kebutuhan dasar dalam memiliki tabungan, masyarakat dengan kapasitas lebih juga dapat memiliki produk dan layanan keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun dan investasi yang dapat menunjang taraf hidup menjadi lebih baik.
Ia menambahkan, dengan terciptanya keuangan yang lebih inklusif, akan memberikan banyak manfaat antara lain mendukung stabilitas sistem keuangan.
Selain itu mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan.
"Juga mendukung pendalaman pasar keuangan dan mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan," katanya.
