Ambon (Antara Maluku) - Kapolri Jenderal Pol Sutarman meminta pers di Maluku untuk menghindari berita tentang kekerasan dan lebih banyak menuliskan berita tentang keindahan alam karena daerah ini kaya terhadap destinasi wisata termasuk kulinernya yang enak.
"Pers mempunyai tugas untuk menyampaikan fakta apa yang diketahui, didengar dan dilihat untuk disampaikan kepada masyarakat tetapi fakta kekerasan atau konflik jangan ditonjolkan karena bisa menghambat investasi," kata Jenderal Sutarman pada acara tatap muka dengan jajaran Polri dan TNI, di Ambon, Selasa.
Kapolri melakukan kunjungan ke Maluku dalam rangka tatap muka dengan jajaran Polri dan TNI untuk menegskan bahwa baik personil Polri maupun prajurit TNI netral dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014.
Menurut Kapolri, Maluku memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri ingin menginvestasi tetapi kalau ada berita tentang kekerasan pasti mereka ragu-ragu datang ke daerah ini.
"Kalau fakta yang disampaikan adalah tentang keindahan dan kedamaian, misalnya teluk Ambon yang indah, kuliner yang begitu enak dan suasana kerukunan beragama pasti investor akan datang ke Maluku untuk menginvestasikan uangnya," katanya.
Kapolri juga mengungkapkan, pihaknya baru saja melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara untuk menertibkan sejumlah penambangan ilegal di daerah itu, hal ini dilakukan karena pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berbunyi bahwa bumi, air dan segala isi yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Tambang kita di Indonesia dikuasi oleh preman-preman dan segelintir orang untuk kemakmuran mereka sendiri. Karena itu perlu ada keputusan politik melakukan moratorium untuk berhenti semua kegiatan penambangan ilegal tersebut," ujar Kapolri.
Menurut Jenderal Sutarman, keputusan politik melalui moratorium perlu dilakukan karena tambang ilegal yang dikelola kelompok preman tidak membawa manfaat bagi masyarakat sekitar lokasi tambang bahkan tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
"Sangat ironis tambang yang begitu banyak di Maluku Utara tetapi rakyat di daerah itu tidak sejahtera, berarti ada yang kesalahan dalam penerapan regulasi yang merupakan keputusan politik pemerintah," katanya.
Karena itu, pihaknya menyarankan agar dilakukan moratorium dan berhenti semua kegiatan penambangan. Kemudian regulasi disusun harus berpihak kepada rakyat dan bagi pihak yang mau mengelola tambang hanya bisa menikmati lima persen dan sisanya untuk negara, ini regulasi yang sangat sederhana.
"Tetapi regulasi yang sangat sederhana ini dipersulit karena takut kehilangan pendapatan kelompok preman yang mengelola tambang tersebut. Saya katakan kelompok tersebut rakus, karena sudah memiliki kekayaan tetapi ingin menguasi kekayaan negara," ujar Kapolri.
"Jadi jangan pernah jadikan materi dan jabatan sebagai tujuan hidup sebab materi dan jabatan hanya membantu kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," tambahnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolri diberi gelar Kapitan Samaena Pahahanu Kaiwaka Patasiwa Siwalima yang berarti pemimpin besar pelindung, pengayom, dan penegak kestabilan dan keamanan masyarakat Siwalima.
Usai melakukan kunjungan kerja di Maluku, Kapolri bersama Panglima melanjutkan perjalanan dengan menggunakan pesawat khusus menuju Papua pada pukul 09.00 WIT.
