Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Malut berkomitmen untuk terus bersinergi dan memperkuat koordinasi sebagai mitra strategis dalam membahas isu strategis di daerah itu.
"Di samping itu, kami akan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdaya saing," kata Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPKP RI Perwakilan Malut di Ternate, Rabu.
Ia juga mengatakan rencana pemerintah provinsi tersebut untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BPKP guna memperkuat kerja sama dalam hal pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur turut didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya.
Pertemuan yang berlangsung di ruang Library Cafe BPKP ini menjadi ajang diskusi mendalam antara Gubernur Malut Sherly Laos dan jajaran BPKP terkait berbagai isu strategis pembangunan dan tata kelola pemerintahan di wilayah provinsi tersebut.
Beberapa isu penting yang menjadi perhatian meliputi peningkatan layanan kesehatan, akses air bersih, penyelesaian utang daerah, serta perbaikan tata kelola penyaluran hibah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk manajemen risiko dan sistem pengendaliannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tri Wibowo Aji menyampaikan pihaknya siap memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dukungan itu akan diwujudkan melalui program pendampingan dan penguatan kapasitas bagi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) demi mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
"BPKP berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi dalam mendorong perbaikan tata kelola dan perubahan positif di Maluku Utara," ujar Tri.
Menurut dia, kunjungan Gubernur Malut tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemprov Malut dan BPKP, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
