Bakamla Zona Maritim Timur kekurangan stasiun pemantau

Ambon (ANTARA) - Bakamla Zona Maritim Timur hingga kini masih kekurangan Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL), karena luasnya operasi pengamanan laut yang mencakup lima provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat.

"Kita ingin ada penambahan SPKKL yang akan ditempatkan di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara, dan juga di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya,yang merupakan wilayah terluar Maluku," kata Direktur Latihan Bakamla RI Zona Maritim Timur Laksamana Pertama Sandy M. Latif di Ambon, Jumat.

Laksamana Pertama Sandy menyampaikan hal itu usai memantau pelatihan perbantuan Search And Rescue (SAR) yang dipusatkan di perairan Teluk Baguala, Kota Ambon, Maluku.

Ia mengungkapkan SPKKL yang ada sekarang hanya di Ambon, Tual, Kupang, Merauke, dan Jayapura, dan penambahan stasiun itu merupakan kewenangan Pusat.

Dia mengungkapkan Bakamla Zona Maritim Timur yang berpusat di Ambon juga masih kekurangan personel.

"Seharusnya Bakamla Ambon memiliki 34 personel seperti di Bakamla Zona Tengah dan Zona Barat, namun yang ada sekarang ini hanya tujuh orang," katanya.

Dia juga mengatakan Bakamla Ambon memiliki dua kapal yakni KN Kuda Laut dan KN Ular laut, di samping beberapa peralatan bantuan.

"Yang jelas peralatan untuk satu Bakamla Zona Maritim Timur di Ambon belum maksimal, terutama untuk alat-alat komunikasi," katanya.

Disinggung terkait kegiatan Bakamla di era pandemi COVID-19, ia mengatakan pihaknya mengikuti protokol COVID-19 yang ada, di samping membuat panduan di kapal bagi para anggota.

"Bakamla Ambon juga melakukan kerja sama dengan Pemda Maluku dengan melaksanakan penyemprotan di beberapa wilayah di Kota Ambon termasuk Kota Tual. Bakamla Ambon juga sempat membagi masker bagi para nelayan di Dusun Seri, Desa Urimesing, Kecamatan Nusaniwe dan juga warga di Desa Halong terutama di kawasan Halong atas.