Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ambon menyarankan pemerintah daerah agar lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui jasa perparkiran, dengan cara perluasan parkir pada zona-zona yang belum terjangkau.
Anggota komisi III DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikijuluw, di Ambon, Minggu, mengatakan hal tersebut penting ditindaklanjuti agar pendapatan daerah bertambah terutama pada wilayah dengan aktivitas ekonominya tinggi.
"Kami dorong perluasan zona-zona parkir pada daerah yang belum dijangkau, apalagi aktivitas ekonominya tinggi. Misalnya di depan ACC dan daerah sekitarnya," kata Lucky.
Menurutnya, di daerah Passo seperti depan Ambon City Center (ACC) dan beberapa titik lain disana aktivitas ekonominya cukup tinggi, dan belum diberlakukan retribusi parkir.
Tidak salah, jika pemerintah kota (pemkot) melalui Dishub setempat memperluas jangkauan retribusi parkir di daerah itu.
"Menurut kami itu kebocoran anggaran pendapatan, sehingga harus diantisipasi kemudian hari," ujarnya.
Dengan memerluas zona parkir, lanjutnya, maka PAD retribusi parkir akan meningkat. Tak hanya itu, sekretaris fraksi PDIP itu mengaku ada keinginan komisi memberikan dukungan politik anggaran untuk beberapa dinas pengumpul yang menjadi mitra dari komisi III.
"Ini menjadi catatan penting bagi Penjabat Walikota Ambon dalam menunjang terlaksananya 11 program prioritas yang disampaikan pada paripurna lalu," pungkas Upulatu.
Baca juga: Perbaikan infrastruktur rusak akibat bencana Ambon diakomodir di APBD Perubahan
Pendapatan daerah Maluku tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2,87 triliun atau mengalami penurunan 13,20 persen dibanding tahun anggaran 2021 yang senilai Rp3,31 triliun.
Rancangan anggaran untuk belanja daerah juga mengalami penurunan Rp1,16 triliun atau 27,96 persen dibanding tahun anggaran 2021 yang mencapai Rp4,15 triliun.
Dari rancangan rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,87 triliun, jika diperhadapkan dengan rencana belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp2,99 triliun, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp121,22 miliar.
Pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, maka pada sisi pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp150 miliar.
Selanjutnya untuk pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah direncanakan sebesar Rp28,78 miliar, dan dari uraian pembiayaan daerah ini maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp121,22 miliar.
Baca juga: DPRD: Kementan bantu ratusan alat pertanian untuk petani Maluku
