Ambon (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku mendorong masyarakat untuk membentuk komunitas pengawasan Pemilu sebagai bentuk partisipatif dalam tahapan Pemilu serentak 2024.
“Kita tidak memaksakan atau membuat jadwalnya, tetapi kita akan terus mendorong seluruh stakeholder yang kita undang untuk secara terkoordinasi melakukan pembentukan komunitas-komunitas pengawasan pemilu itu,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan, dengan adanya gerakan-gerakan yang terkonfirmasi dari kelembagaan untuk membentuk komunitas-komunitas pengawasan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, dengan demikian dapat menciptakan pemilu yang lebih baik, berintegritas, dengan melibatkan seluruh wawasan dari komponen masyarakat.
Baca juga: Bawaslu Maluku percepat pembentukan sekretariat panwas kecamatan, begini penjelasannya
“Karena ada dua yang kami harapkan. Yang pertama, adanya pengetahuan yang komprehensif terkait dengan tahapan-tahapan pemilu, kedua, adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dalam seluruh tahapan. Minimal itu,” ujarnya.
Subair mengaku, dorongan ini semata-mata karena Bawaslu ingin mengubah paradigma masyarakat soal pemilu.
“Pemilu kan selama ini oleh masyarakat umum dipahami hanya pencoblosan, rekapitulasi dan penetapan. Padahal kan tahapan pemilu jauh hari sebelum itu ada banyak. Kita ada 20 bulan persiapannya, makanya kami minta masyarakat berpartisipasi dalam semua tahapan dengan melakukan pengawasan ini,” terangnya.
Subair berharap, pemangku kebijakan yang telah Bawaslu rangkul dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh agama, OKP Ormas, perempuan dan pemuda serta disabilitas, ini bisa mengantarkan Bawaslu untuk membangun komunikasi yang baik dengan para peserta Pemilu nantinya.
“Tujuan kami seperti itu, ada pengawasan yang dilakukan secara kelembagaan,” ucap Subair.
Baca juga: Ternate atur zonasi sebaran reklame antisipasi iklan politik Pemilu
