Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, Maluku mengemukakan bahwa inflasi di kabupaten tersebut relatif stabil pada angka 3,46 persen pada 2023.
”Angka stabil tersebut lantaran situasi dan harga beragam jenis pangan yang juga relatif stabil,” kata Penjabat Bupati Buru Maluku Djalaluddin Salampessy dalam keterangan yang diterima di Ambon, Kamis.
Pasalnya kata dia menghadapi Natal dan tahun baru 2023 produk-produk yang dihasilkan baik pertanian, hortikultura , untuk konsumsi beras dan lain-lain berada pada tahap kebutuhan yang tinggi dengan ketersediaan yang mencukupi di pasar.
Menurutnya langkah yang menjadi agenda utama Pemda Buru adalah menangani sektor pertanian, ketahanan pangan dan perindustrian dan perdagangan serta lainnya.
”Semua secara sinergi dan kolaborasi mendorong dan mempertahankan suplai kebutuhan bahan pangan serta bahan konsumsi yang tersedia," katanya.
Disamping itu kata dia beberapa produk yang tidak dihasilkan di Kabupaten Buru seperti minyak goreng berada dalam kondisi yang stabil baik pada Natal dan tahun baru 2023 hingga Januari 2024.
Kemudian kata dia untuk produk seperti cabai rawit, karena kondisi kebutuhan yang begitu tinggi sehingga mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan.
”Tapi karena Kabupaten Buru merupakan penghasil , maka dalam kondisi seperti itu kami masih bisa bertahan," tuturnya.
Namun konsumsi beras kata dia cukup berpengaruh terhadap kondisi harga bahan pokok secara keseluruhan akan tetapi pihaknya berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok tersebut.
”Untuk itu kami informasikan kepada semua pihak bahwa Kabupaten Buru dalam kondisi yang stabil," ujarnya.
Saat ini pihaknya tengah menyusun langkah konkret melalui kerja sama dengan Bulog untuk distribusi beras tertentu yang tidak diproduksi di Kabupaten Buru, kemudian bekerja sama dengan beberapa distributor dalam rangka penyediaan bahan seperti terigu, minyak kelapa, ayam potong, telur dan lainnya.
Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas harga maka akan dilakukan sosialisasi agar tidak ada yang menimbun barang.
Kemudian mendorong kerja sama petani dengan kelompok tani dan para pengusaha untuk bisa mempertahankan produksi dan sistem penyaluran yang terkontrol dengan baik sehingga tidak diambil oleh tengkulak atau menjadi monopoli orang-orang tertentu.
Selanjutnya, langkah penguatan terhadap produksi beras 4,5 ton menjadi enam ton per hektare bekerja sama dengan distributor pupuk dan kelompok tani, sehingga sistem pasokan air, ketersediaan pupuk, dan hama bisa terkendali dengan baik.
