Ternate (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara (Malut) menyebut provinsi Maluku Utara mendapatkan alokasi dana peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp124 miliar pada 2024 melalui APBN.
"Kami berharap alokasi dana ke Malut digunakan untuk mewujudkan peningkatan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran," ujar Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Malut Achmad Syaiful Mujab di Ternate, Rabu.
Menurut dia dukungan belanja pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Malut diestimasi untuk 26.639 orang, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Dana tersebut digunakan untuk program berupa pelatihan bidang industri maupun pelatihan bidang pendidikan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Kementerian Agama.
Dia merinci alokasi dana melalui DAK Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp373,16 miliar yang diharapkan terus mampu terus meningkatkan IPM Malut yang pada 2023 tercatat sebesar 70,98.
"Tidak hanya dukungan dari belanja pemerintah, besarnya investasi dan proyek investasi yang ada di Maluku Utara juga secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong upaya pengurangan pengangguran di Malut," kata dia.
Selain itu realisasi investasi terus mengalami kenaikan pada beberapa tahun terakhir, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) khususnya dari sektor industri pengolahan logam dasar dan barang logam.
"Ini akan beriringan dengan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha industri pengolahan yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dan pada 2023 akhirnya mendominasi sektor pekerjaan di Malut," kata dia.
Achmad menilai mengacu pada data yang ada anggaran pada fungsi pendidikan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada penurunan tingkat pengangguran di Malut.
Oleh sebab itu perlu sokongan dari seluruh pihak mulai dari peningkatan kontribusi dan komitmen pemerintah daerah, memaksimalkan peran DAK fisik pada sektor pendidikan, pelatihan berwirausaha untuk penciptaan lapangan kerja.
"Kemudian program padat karya, hingga upaya peningkatan investasi di Maluku Utara melalui kemudahan berinvestasi dan dukungan fasilitasi investasi untuk sektor primer sebagai salah satu tulang punggung perekonomian," katanya.
