Ambon (Antara Maluku) - Kakanwil Hukum dan HAM Maluku Juliasman Purba mengatakan pembangunan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tergantung persetujuan Dirjen Imigrasi
"Kami sudah membuat telaah ke Dirjen dan sudah mendapat respons, dimana MBD dirasakan memerlukannya (TPI) karena banyak orang asing yang melakukan kegiatan survei dan lainnya di kawasan itu, apalagi wilayah itu berbatasan langsung dengan Timor Leste," katanya di Ambon, Kamis.
Ia mengungkapkan hal tersebut terkait pernyataan Bupati MBD Barnabas Orno bahwa kantor Imigrasi sudah harus segera dibangun di kabupaten itu.
Menurut Juliasman, kelihatannya TPI sudah pasti akan dibangun di sana sebagai pos pemeriksaan dan bukan kantor Imigrasi.
"Artinya kalau TPI bisa disetujui tetapi kantor belum, tentu karena membangun pos banyak juga persoalannya termasuk anggaran dan berapa banyak personil yang akan ditempatkan di wilayah itu," ujarnya.
Jadi, lanjuitnya, hal ini juga menjadi masalah klasik terkait anggaran, personil dan sebagainya, tetapi yang jelas sudah diusulkan dan sedang dipertimbangkan oleh Direktorat Teknis Keimigrasian.
Dia mengatakan bahwa sulan membangun TPI sebenarnya masalah teknis yang dilaporkan ke Direktorat Keimigrasian untuk ditentukan apakah sudah saatnya atau belum, lalu dikoordinasikan ke Sekretaris Jenderal Imigrasi.
Selama ini, katanya, masalah keimigrasian yang terjadi di MBD maupun di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) diselesaikan di Kantor Imigrasi Tual, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
"Tapi kami sudah melaporkan kondisi yang ada di MBD ke Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa akhir - akhir ini memang kelihatannya banyak warga negara asing yang sudah masuk dan akan masuk ke daerah itu," ujarnya.
Karena itu, diharapkan persetujuan penempatan TPI di daerah itu segera keluar.
"Tetapi kalau mau membangun kantor Imigrasi di MBD rasanya belum, sebab kalau dilihat dari aspek jumlah petugas pelayanan Imigrasi di Maluku belum cukup, walaupun memang penempatan kantor Imigrasi di daerah itu penting tetapi belum masuk dalam prioritas nasional," katanya.
