Jokowi minta kepala daerah selesaikan urusan anggaran untuk pilkada

Ibu Kota Nusantara (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta kepada ratusan kepala daerah untuk segera menyelesaikan urusan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada November mendatang.

"Saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan, koordinasikan dengan Forkopimda," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa.



Selain soal anggaran, Presiden mengingatkan kepada para gubernur, bupati dan wali kota untuk berkoordinasi melalui Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk menjamin keamanan saat pilkada 2024.

Menurut Presiden, Indonesia belum pernah menyelenggarakan pilkada secara serentak, sehingga keamanan dari satu kabupaten atau provinsi tidak bisa dibantu dari daerah lainnya.

"Kalau dulu enggak serentak, bisa keamanan bisa dibantu dari kabupaten lain dari daerah dan provinsi lain. Sekarang semua serentak semuanya, tinggal ini betul-betul dibicarakan," kata Presiden.

Kepala Negara juga meminta agar para kepala daerah tidak ragu untuk menyampaikan kepada kapolda jika memerlukan tambahan kekuatan.

"Kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung karena ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di dalam kegiatan pilkada yang kita akan lakukan nanti di bulan November," kata Presiden.

Dalam kegiatan pengarahan Presiden, sebanyak 517 kepala daerah hadir dalam acara tersebut di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Selasa.

Presiden Jokowi hadir didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR/Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri ATR/BPN dan Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden minta kepala daerah selesaikan urusan anggaran untuk pilkada