Bawaslu Ambon gandeng BPJamsostek lindungi 859 petugas Pilkada 2024

Penandatanganan kerja sama (PKS) perlindungan jaminan sosial bagi 859 orang petugas adhoc Bawaslu pada Pilkada) 2024, dilakukan Ketua Bawaslu Ambon Alberth Jhon Talabessy (kanan) dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Sevy Renita Setyaningrum (kiri), di Ambon, Rabu (20/11/2024). ANTARA/HO-BPJS Ketenagakerjaan Maluku.

Ambon (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ambon dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi 859 orang petugas adhoc Bawaslu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Penandatanganan kerja sama dilakukan ketua Bawaslu Ambon Alberth Jhon Talabessy dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Sevy Renita Setyaningrum, di Ambon, Rabu.

Ketua Bawaslu Kota Ambon Alberth Jhon Talabessy mengatakan perjanjian kerja sama tersebut berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan jaminan sosial dan penanggulangan risiko kecelakaan kerja dan kematian bagi petugas penyelenggara (Adhoc) Pilkada Kota Ambon tahun 2024.

Petugas penyelenggara dimaksud adalah panitia pengawas kecamatan (Panwascam), pengawas kelurahan desa (PKD), pengawas tempat pemungutan suara (PTPS), kepala sekretariat kecamatan (Kasekcam) dan tenaga pendukung satpam dan pramubakti.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Sevy Renita Setyaningrum mengatakan
kerja sama ini menunjukkan komitmen nyata bahwa BPJS Ketenagakerjaan dalam menyediakan perlindungan sosial kepada seluruh tenaga kerja, tanpa memandang sektor atau profesi.

"Kita ingin mendorong petugas pilkada di tingkat kecamatan, desa hingga tingkat RT bisa terlindungi BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Ia menjelaskan perlindungan ini sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh tenaga kerja.

"BPJS Ketenagakerjaan dengan bangga memberikan perlindungan kepada para petugas adhoc di Kota Ambon. Meskipun mereka bekerja dalam waktu terbatas, peran mereka sangat vital, terutama dalam mendukung kelancaran berbagai kegiatan penting di masyarakat, " ujarnya.

Pihaknya memastikan bahwa petugas adhoc yang terdaftar akan mendapatkan manfaat perlindungan yang sama dengan tenaga kerja lainnya, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

"Melalui langkah ini, kami berharap dapat memberikan rasa aman dan mendukung para petugas adhoc dalam menjalankan tugas mereka dengan baik dan tanpa khawatir, " katanya.