Efisiensi Anggaran Tidak Mengurangi Mutu Pelayanan Publik Kemenkum Malut

Ternate (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mendorong jajarannya untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, bantuan hukum gratis, dan lainnya kepada penerima manfaat layanan, baik masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Meskipun saat ini terjadi efisiensi anggaran, Budi Argap Situngkir mendorong jajaran Kanwil Kemenkum Malut patut melihatnya sebagai peluang untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas menggunakan cara-cara baru, dengan memastikan agar target perjanjian kinerja dapat tercapai.

“Pelayanan prima kepada masyarakat merupakan prioritas jajaran Kanwil Kemenkum Malut,” kata dia di Ternate Rabu (5/2).

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengajak seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melihat efisiensi anggaran yang saat ini terjadi, sebagai peluang guna mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

“Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, selalu ada peluang untuk berkembang dan meningkatkan diri. Pembatasan anggaran bisa menjadi dorongan untuk berinovasi, mencari cara-cara baru yang lebih efektif, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita buat tetap memberikan hasil yang optimal meski dengan sumber daya yang terbatas," ujar Prof Eddy.


Ia menjelaskan bahwa efisiensi belanja pemerintah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres itu mengatur tentang pembatasan belanja non-prioritas yang tidak memiliki output yang terukur.

Hal-hal yang termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran meliputi pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen serta pembatasan kegiatan seremonial maupun Focus Group Discussion (FGD). Kebijakan efisiensi lainnya adalah pembatasan honorarium tim.

“Pemerintah memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dan efisien dalam menjalankan tugas," tegas dia.

Ia berharap situasi anggaran yang terbatas tidak mengurangi mutu pelayanan ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia meminta agar seluruh ASN tetap menghasilkan kinerja yang maksimal dan berkualitas.

"Saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan dedikasi yang kita miliki, kita dapat menghadapi semua tantangan ini. Mari kita jaga komitmen untuk bekerja dengan penuh integritas, efisiensi, dan profesionalisme, agar setiap tugas yang kita emban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata dia.